PKS: Kalau Tak Jelas, Kami Tolak Dana Saksi Dibiayai Negara

Jakarta - Pemerintah siap mengucurkan dana sebesar Rp 700 miliar untuk mendanai honor saksi dari parpol di TPS. Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera heran bagaimana tiba-tiba ada usulan tersebut. Pihaknya akan menolak jika sumber dana itu tak jelas.

"Menurut saya pribadi, kalau tidak jelas, PKS lebih baik menolak dana saksi parpol dari negara," kata Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2017).

Menurutnya, harus jelas sumber dana bagi saksi parpol senilai Rp 700 miliar itu, kalau memang anggaran Pemilu mengapa tak ada pembahasan sebelumnya.

Keputusan itu tiba-tiba diambil dalam rapat konsultasi pimpinan komisi II, Kemendagri, Kemenkeu (Dirjen Anggaran), Bawaslu, dan KPU sekitar 2 minggu lalu. Saat itu juga diusulkan dan diputuskan.

"Ketimbang menimbulkan berbagai macam kerumitan, pakai mekanisme biasa saja (anggaran rutin untuk parpol berdasarkan suara)," ujarnya.

Mardani mengatakan, sebetulnya dana saksi parpol dibiayai negara ini positif bahwa kita ingin demokrasi yang murah. Selain itu ini bentuk partisipasi negara dalam menjamin keadilan di tingkat TPS.

"Tapi harus jelas, kalau tidak jelas kita lebih baik menolak," ucapnya.

(bal/van)