.webp)
1. Spanduk 'Panas' Sodetan Cisadane
|
|
"Kalau nggak ada yang manas-manasin, kami nggak akan ada spanduk sebanyak itu di jalan, hehehe," canda Jokowi saat jumpa pers di kantor Inspektorat Pemerintah Tangerang, Tangerang, Banten, Jumat (25/1/2014).
Ucapannya ini disambut tawa Wagub Banten Rano Karno, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar serta Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Ia lalu menjelaskan spanduk tersebut sebenarnya bentuk keprihatinan warga Tangerang akan menerima banjir yang lebih besar untuk menyelamatkan Jakarta.
"Kalau kita lihat berduyun-duyun banyak spanduk semua spanduk, ada keresahan di masyarakat karena mereka berpikir memindahkan banjir. Saya kira tidak seperti itu," imbuh Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan ide sodetan tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan sudah punya kalkulasi yang sesuai saat itu. Ide tersebut dicetuskannya lagi karena menilai ide itu cukup efektif untuk mengurangi banjir di Jakarta.
Namun, fakta di lapangan yang ia temui hari ini berbeda. Kondisi Kali Cisadane tak mampu jika dipaksakan ada sodetan yang terhubung dengan Kali Ciliwung.
"Sodetan itu sudah lama, dulunya ada kalkulasinya, saya mau lihat lapangannya seperti apa. Saya mau bicara dengan semuanya. Lapangannya, Cisadane pun tidak bisa nampung, air sudah masuk bibir Cisadane," ungkap suami Iriana ini.
Usai melihat langsung, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan normalisasi Sungai Ciliwung-Cisadane lebih dulu. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk saat ini daripada pembuatan sodetan.
Namun, ia memutuskan bahwa keputusan akhir proyek ini tetaplah di pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Usulan normalisasi ini akan dibicarakan dalam rapat di Kementerian PU pekan depan.
2. Yang Ngotot Sodetan Cisadane Siapa?
|
|
"Yang perlu normalisasi Cisadane, bukan sodetan. Saya sudah tidak berpikir sodetan lagi, tapi normalisasi. Tapi ini kewenangannya bukan di Gubernur DKI tapi Menteri PU. Nanti bersama-sama kita sampaikan ke Menteri PU bahwa harus ada normalisasi di Ciliwung dan Cisadane dulu," kata Gubernur DKI Joko Widodo di kantor Inspektorat Pemerintah Tangerang, Tangerang, Banten, Sabtu (25/1/2014).
Ia tidak mau dituduh sebagai satu-satunya pihak yang bersikeras agar proyek sodetan ini terealisasi. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengkaji ide sodetan yang dulu sempat muncul namun tak dilanjutkan.
"Yang ngotot siapa? Kita nggak ngotot. Dulu kan ada rencana, kalau kalkulasinya ujungnya meresahkan, jangan dong. Masa saya disuruh ngurusin Cisadane? Bukan wilayah saya dong. Hehehe," lanjutnya.
Berkali-kali Jokowi mengatakan proyek sodetan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Yang memiliki otoritasnya yakni Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane yang berada dibawah koordinasi Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU.
Lulusan fakultas Kehutanan UGM ini menjelaskan ia hanya ingin menyelesaikan banjir Jakarta dengan langsung pada akar masalahnya. Ia kemudian mengkaji rencana-rencana penanggulangan banjir yang ada di Kementerian PU, salah satunya dengan membuat sodetan Ciliwung-Cisadane di tahun 2000.
"Kita tidak mau tiap banjir bagi-bagi sembako melulu. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ingin menyelesaikan akar masalahnya. Yang perlu saya? Bukan," terangnya.
Dari 80 km total panjang Sungai Cisadane, setidaknya 13 km berada disepanjang Kabupaten dan Kota Tangerang. Dalam kesempatan yang sama, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menjelaskan, kondisi Cisadane saat ini sangat butuh dinormalisasi.
3. Yang Perlu Normalisasi Cisadane
|
|
"Setelah kita datang ke lapangan dan melihat kondisi riil yang ada di Kali Cisadane. Sekarang jelas sekali di sini air sudah di bibir sungai. Jadi kalau ada sodetan akan membuat masalah di Kota dan Kabupaten Tangerang," kata Jokowi di kantor Wali Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/1/2014).
Jokowi melihat kondisi pintu air 10 yang berada tak jauh dari kantor Inspektorat Kota Tangerang. Ia melihat pintu air bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar serta Walikota Tangerang Arief Rahadiono Wismansyah.
Keputusan ini diambilnya setelah melihat kondisi Sungai Cisadane dan mendengar penjelasan Wali Kota Tangerang Arief. Dalam penjelasannya, Arief menjelaskan bahwa kondisi Cisadane sekarang sudah sangat memprihatikan. Pompa airnya tak mampu berfungsi maksimal.
Setelah mendengar penjelasan Arief, Jokowi lantas mengerti bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah normalisasi kali. "Kalau tidak ke lapangan ya tidak tahu. Sekarang ya sekali. Yang perlu normalisasi Cisadane bukan sodetan," lanjut Jokowi.
Namun, Jokowi kembali menekankan pembangunan sodetan dan normalisasi kali Cisadane adalah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU.
"Ini bukan kewenangan di gubernur tapi Menteri PU. Nanti bersama-sama kita sampaikan ke Menteri PU bahwa yang terpenting adalah normalisasi di Ciliwung dan Cisadane," pungkasnya.
Halaman 2 dari 4
