PAN: Putusan MK Pemilu Serentak 2019 Tak Bisa Digugat

Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi menjadikan pelaksanaan Pemilu serentak mulai tahun 2019 tidak bisa digugat. Putusan tersebut harus dilaksanakan.

"Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh untuk menganulir atau membatalkan keputusan MK," kata Viva Yoga saat dihubungi Jumat (24/1/2014).

Baginya keberatan atas keputusan MK wajar terjadi. Pun dengan 'protes' yang diungkapkan Yusril Ihza Mahendra. Dia menilai Yusril punya sudut pandang lain dalam putusan yang dibacakan kemarin (23/1).

"Pandangan Bang Yusril lebih ke perspektif legal formal, sedangkan pandangan MK lebih ke perspektif interpretasi legal futuristik. Artinya MK tidak membatasi pemahaman terhadap undang-undang secara grmatikal an sich, tetapi keputusan MK bersifat bersyarat, karena memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan budaya," terangnya.

Viva Yoga tidak sependapat dengan penilaian Yusril yang menyebut Pemilu 2014 inkonstitusional. "Selama MK dalam amar putusan tidak menyatakan UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 maka produk hukumnya tetap sah dan proses politiknya pun bersandarkan pada hukum yang berlaku," paparnya.

MK kemarin (23/1) memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Permohonan ini diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. MK menyebut pemilu serentak tidak dapat dilakukan tahun 2014 lantaran tahapan pemilu sudah berjalan.

(fdn/ega)