Golkar Nilai Putusan Pemilu Serentak 2019 Tepat

Jakarta - Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Pemilu serentak untuk dilaksanakan tahun 2019, sudah tepat. Nurul menilai protes Yusril berlebihan.

"Legowo sajalah Pak Yusril. Suara rakyat harus didengar, jangan ego pribadi semata, biarkan rakyat yang menilai saya pikir keputusan MK sudah tepat," kata Nurul, Jumat (24/1/2014).

Anggota Komisi II ini berharap Yusril menerima putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpresyang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. "Sebagai negarawan seharusnya juga mempunyai negarawan, mempertimbangkan segala sesuatu secara komprehensif," tutur dia.

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengaku heran dengan putusan yang sudah diambil setahun lalu, namun baru dibacakan kemarin (23/1). Sementara 3 hakimnya sudah berganti.

"Pembacaan putusan seperti itu aneh bin ajaib. Harusnya MK sekarang bermusyawarah lagi, siapa tahu hakim yg baru pendapatnya berbeda. Dulu ada Mahfud, Akil dan Ahmad Sodiki yang memutus, sekarang sudah tidak jadi hakim MK lagi. Sudah ada Hidayat dan Patrialis penggantinya," kata Yusril.

Menurut Yusril putusan MK seharusnya berlaku ketika dibacakan."Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wapres, terpilih dalam Pileg dan Pilpres 2014 yang juga inkonstitusional," sebut Yusril.

(fdn/)