Gus Mus: Jangan Bicara Figur, Selesaikan Dulu Persoalan NU

Solo - KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus mendapat dukungan luas di kalangan kultural untuk menduduki jabatan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU lima tahun kedepan.Namun dengan berbagai alasan, yang bersangkutan tidak bersedia menyatakan sikapnya. Dia justru mengimbau para peserta muktamar menyelesaikan akar persoalan dasar NU, yaitu hubungannya dengan dunia politik.Dengan gayanya yang khas Gus Mus menepis pertanyaan wartawan apakah dirinya bersedia atau tidak dicalonkan sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU berpasangan dengan KH Sahal Mahfudz sebagai Rais Aam."Kalau saya menerima atau menolak bisa ditertawakan orang, wong yang nyalonkan saja tidak ada kok. Kiai di NU itu banyak, kalau ada yang bicara begitu (mencalonkannya -red) ya tidak apa-apa. Tapi yang punya hak suara kan para peserta muktamar, bukan para kiai itu," ujarnya kepada wartawan di Solo, Selasa (30/11/2004).Dia juga menambahkan berbagai pertimbangan lainnya. Di antaranya posisinya sekarang sebagai salah satu Rais Syuriah di PBNU. Dengan demikian jika dirinya duduk sebagai Ketua Tanfidz, dia mengaku merasa konsisten menjaga derajat syuriah dan tanfidziyah."Kalau dianalogikan PT, syuriah itu jabatan komisaris. Sedangkan tanfidz adalah direksi. Saya tidak mau menurunkan derajat syuriah, dengan berpindah dari komisaris ke direksi. Itu kan menurunkan pangkat. Saya punya prinsip mempertahankan maqom," paparnya.Dia dengan tegas mengatakan akan menolak jika pencalonannya itu untuk mengganjal terpilihnya kembali Hasyim Muzadi. Menurutnya, mencalonkan diri sebagai ketua umum tanfidz itu adalah hak yang dimiliki Hasyim sehingga hukumnya halal."Saya tidak mau mengharamkan sesuatu yang halal. Mustofa Bisri selalu berpihak kepada nurani. Nurani saya akan menjerit-jerit jika saya mengganjal orang," tegasnya.Menurutnya, jika ingin membenahi NU maka yang dilakukan seharusnya bukanlah membicarakan figur seseorang, melainkan menyempurnakan aturan agar NU bisa mantap berjalan kedepan di bawah kepemimpinan siapapun juga."Kalau aturan mainnya jelas, siapa pun yang memimpin tidak akan ada masalah. Tugas para peserta muktamar untuk menyempurnakan aturan itu. Misalnya, di AD/ART itu harus dijelaskan secara tegas tentang pemisahan politik praktis dengan NU. Kalau tidak ditegaskan ya akan terus dimainkan kesana-kemari," kata Gus Mus. (nrl/)