"Saya setuju atas darurat korupsi, strategi pemiskiann itu lebih pas untuk sistem hukum di Indonesia," kata Ali Masykur saat berkunjung ke kantor detikcom di Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).
Menurut Ali Masykur ada dua opsi membuat jera koruptor. Selain pemiskinan koruptor, masih ada pilihan hukuman mati. Namun solusi yang pas di Indonesia adalah pemiskinan koruptor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BPK menemukan fakta bahwa otonomi daerah justru meningkatkan korupsi. Ada 311 kepala daerah terjerat korupsi, bahkan sepanjang tahun 2012 ada penyalahgunaan dana hibah dan dana bansos sebesar Rp 9,7 triliun.
"Pada tahun 2012 penyalahgunaan bansos dan hibah Rp 9,7 triliun, 12% dari total Rp 75,7 triliun anggaran bansos secara nasional," kata Ali Masykur.
(van/nrl)










































