Banyak Politisi dan Partai Terjebak Politik Dangdut

Jakarta - Artis dangdut Saipul Djamil berani menjamin, partai politik dan politisi yang menggunakan jasanya tidak akan rugi. Pria kelahiran Serang, 31 Juli 1980 itu mengklaim nama besarnya bisa mendatangkan ribuan massa ke arena kampanye.

Dengan alasan itulah dia berani memasang tarif tinggi bagi parpol yang berminat menggunakan jasanya. Tak hanya Saipul, pesohor lainnya seperti Julia Perez dan Anissa Bahar juga kebanjiran order tampil saat kampanye.

Menjelang pemilihan umum artis dangdut banyak diorder untuk tampil di arena kampanye. Tujuannya untuk menarik massa.
Tapi benarkah kehadiran massa ke arena kampanye sebanding dengan dukungan yang akan diperoleh partai atau si politisi?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana mengatakan, penggunaan artis dangdut untuk menarik perhatian massa terjadi karena adanya krisis percaya diri, dan minimnya kreatifitas partai politik serta politisi.

Para politisi terjebak dalam politik fatamorgana, yakni seakan kehadirannya selalu didukung banyak kalangan. “Seolah-olah bisa mengumpulkan massa yang banyak dan diklaim sebagai politisi atau caleg yang 'besar' dan punya banyak pendukung, padahal itu tidak konkret,” kata Ari kepada detikcom, Senin (20/1) lalu.

Padahal menurut dia saat ini ada banyak pendekatan komunikasi politik yang lebih efektif untuk diterapkan, seperti komunikasi door to door. Caranya dengan memberikan pendidikan politik. Dia mencontohkan pada tahun 1999 orang berpolitik secara sadar.

Saat itu masyarakat ingin berpartisipasi dalam politik, mencetak kaus sendiri, membuat atribut kampanye sendiri. “Tapi sekarang ini volunterism semakin hilang karena mereka datang bukan karena keinginan untuk terlibat dalam politik secara sukarela, tapi karena dikasih kaus, uang, tambah untuk nonton artis itu, itu kan yang jadi masalah,” papar Ari.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan, sejak 2004 massa yang datang dalam kampanye politik hanya bersifat mobilisasi bukan partisipasi.

“Kalau partisipasi, orang tergerak datang karena dia merasa punya Party ID dengan partainya dan dia ingin mendekatkan diri ke partai itu. Jadi ikatan orang dengan partainya kuat. Kalau ini kan tidak, orang hanya ingin menikmati hiburan di situ dan bagi-bagi kaus saja kan, dapat 50 ribu, selesai,” ujar Gun Gun.

Menurut dia kondisi ini tak hanya disebabkan oleh rakyat sudah jenuh dengan praktik politik di Indonesia. Melainkan juga karena partai sendiri yang tidak memposisikan dirinya secara optimal sedari awal.

Umumnya partai di Indonesia masih berpikir bahwa investasi politik hanya penting dilakukan menjelang pemilu saja. Padahal semestinya ikatan partai dan pemilih itu seperti ikatan ideologis.
 
Dia mencontohkan pada pemilu tahun 1955, ikatan ideologis pemilih dengan partai masih sangat kuat. Namun setelah orde baru, adanya pengendalian nilai-nilai otoritatif oleh Soeharto, menjadikan pemilu menjadi alat mobilisasi untuk cari dukungan legitimasi palsu.

“Saya melihatnya sebagai demokrasi palsu. Dan itu berlanjut dalam pemilu masa reformasi, itu berubah jadi sentralisasi ke desantralisasi power, tapi belum bisa mengatasi inferiority dalam diri partai, di mana partai masih mengandalkan vote gather,” kata Gun Gun.

(erd/erd)