Ini Kesalahan Partai Politik di Indonesia

Jakarta -

Ari Dwipayana haqqul yakin, para politisi dan partai politik masih akan menggunakan artis dangdut saat kampanye pemilihan umum 2014 nanti. Partai politik akan menghadirkan sejumlah artis untuk menghibur massa sebelum seorang politisi menyampaikan orasi.

Cara ini masih dipilih untuk menarik perhatian dan simpatisan dalam jumlah besar. Padahal menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada tersebut, kampanye dengan menghadirkan penyanyi dangdut sudah tidak lagi efektif.

“Itu sudah tidak efektif lagi, sudah usanglah. Mungkin penggunanya cenderung menurun, tapi masih banyak,” kata Ari saat berbincang dengan detikcom, Senin (20/1) lalu.

Menurut Ari kehadiran massa ke arena kampanye lebih karena sosok artis yang datang, bukan kesamaan ideologi. Massa yang berkumpul umumnya datang karena dimobilisasi, bukan untuk memberikan dukungan pada politisi yang mencalonkan diri.

Alih alih jenuh pada politisi dan partai, kecenderungan masyarakat menganggap kampanye terbuka suatu partai hanya untuk ajang mencari hiburan. “Itu untuk pesta dan hiburan saja. Kalau datang kan dikasih uang bensin, nonton artis tapi esensi kampanyenya tidak pernah tersampaikan,” kata Ari.

Cara konvensional ini, kata Ari, masih banyak digunakan karena ada efek demonstratifnya yang bersifat simbolik. Ketika diliput media, ribuan atau bahkan puluh ribuan massa yang berkumpul menimbulkan efek demonstatif seakan kandidat tersebut mempunyai banyak pendukung.

“Show off saja, padahal orang yang datang ke situ belum tentu karena memang memberikan dukungan, tapi bisa saja karena faktor mobilisasi,” papar Ari.

Hal yang sama dikatakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto. Bahkan dia menyebut dalam pemilu 2004, 2009 dan periode sebelumnya, massa yang datang dalam kampanye politik hanya bersifat mobilisasi bukan partisipasi.

“Kalau partisipasi, orang tergerak datang karena dia merasa punya Party ID dengan partainya dan dia ingin mendekatkan diri ke partai itu. Jadi ikatan orang dengan partainya kuat. Kalau ini kan tidak, orang hanya ingin menikmati hiburan di situ dan bagi-bagi kaus saja kan, dapat 50 ribu, selesai,” ujar Gun Gun.

Menurut dia kondisi ini tak hanya disebabkan oleh rakyat sudah jenuh dengan praktik politik di Indonesia. Melainkan juga karena partai sendiri yang tidak memposisikan dirinya secara optimal sedari awal.

Umumnya partai di Indonesia masih berpikir bahwa investasi politik hanya penting dilakukan menjelang pemilu saja. Padahal semestinya ikatan partai dan pemilih itu seperti ikatan ideologis.
 
Dia mencontohkan pada pemilu tahun 1955, ikatan ideologis pemilih dengan partai masih sangat kuat. Namun setelah orde baru, adanya pengendalian nilai-nilai otoritatif oleh Soeharto, menjadikan pemilu menjadi alat mobilisasi untuk cari dukungan legitimasi palsu.

“Saya melihatnya sebagai demokrasi palsu. Dan itu berlanjut dalam pemilu masa reformasi, itu berubah jadi sentralisasi ke desantralisasi power, tapi belum bisa mengatasi inferiority dalam diri partai, di mana partai masih mengandalkan vote gather,” kata Gun Gun.

(erd/erd)