Pembahasan Organisasi NU Diperkirakan Alot

Jakarta - Sidang komisi yang membahas organisasi PBNU di masa yang akan datang diperkirakan berjalan alot. Ada dua arus besar yang berkembang, yakni NU sebagai gerakan kultural atau struktural, NU yang tak terlibat dalam politik praktis dan NU yang terlibat dalam politik praktis.Pembahasan organisasi NU akan mulai dibahas dalam sidang komisi hari ini Selasa (30/11/2004) mulai pukul 13.00 WIB. Seperti sudah tercantum dalam agenda, bahwa Muktamar PBNU ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada hari ke-3 pembahasan komisi-komisi. Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlawi saat dihubungi detikcom mengatakan, muktamar kali ini akan ada 5 komisi, yakni komisi organisasi, komisi program, komisi tausyiah, komisi pertanggungjawaban dan rekomendasi. Dari lima komisi ini yang paling krusial adalah komisi organisasi, karena ada dua arus utama di NU."Pertama mereka yang menghendaki NU sebagai gerakan kultural, yaitu NU tidak berhubungan dengan politik praktis. Ini sudah dikukuhkan dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, bahwa pengurus NU dilarang melakukan perangkapan jabatan dengan pengurus parpol, di eksekutif dan legislatif," ujar Masduki.Pendapat ini, menurut Masduki, didukung oleh kalangan muda NU, intelektual muda, LSM, dan gerakan pemurnian NU. "Sumbu dari kelompok ini idealismenya. Kalau NU terlibat politik praktis, maka NU sangat rentan konflik. Karena dibalik berbagai aspek politik praktis, murni kepentingan, sehingga konflik mudah terjadi," tambahnya.Namun pendapat lain disampaikan disampaikan oleh mereka yang mendukung NU masuk gelanggang politik. Alasan mereka yang setuju NU berpolitik, menurut Masduki, keputusan NU tak masuk politik praktis pada muktamar di Situbondo tahun 1984 dilatarbelakangi politik saat itu berhadapan dengan orde baru yang otoritarian."Situasi sekarang sudah berubah. NU sudah mempunyai aspek politik yang kuat. Makro politik juga berubah. Kalau tetap tak berpolitik praktis, maka massa NU hanya akan diperas oleh partai politik lain, dipakai oleh kekuatan-kekuatan politik lain. Jumlah massa NU puluhan juta. Pendirian PKB juga bagian dari itu," jelas Masduki. (jon/)