Banyak Utang Saat Kampanye Caleg Berpotensi Stres

Jakarta - Di Indonesia, politik dan uang belum sepenuhnya bisa dipisahkan. Demi kekuasaan semua cara dihalalkan. Proses demokrasi yang suci mereka anggap bisa dibeli. Dalam pandangan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, di negeri ini uang dan politik memang identik.

Dia mencontohkan, demi sebuah jabatan atau menjadi anggota dewan seseorang rela mengeluarkan uang miliaran rupiah. Dalam proses pemilu uang disebar selama masa kampanye atau sebelum terpilih. Celakanya tak semua uang yang disebar merupakan dana pribadi, ada sebagian yang merupakan utang.

Akibatnya calon yang gagal terpilih banyak yang mengalami stres. Apalagi mereka yang telah mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah.

Tahun 2009 lalu misalnya, banyak calon anggota legislatif yang stres karena gagal menjadi anggota dewan. Khususnya mereka yang tidak siap mental dan tidak mengukur kemampuan keuangan. Sosialisasi kampanye yang menghabiskan dana besar dan tekanan sosial menjadi penyebab utamanya.





Hamdi mengatakan fenomena ini karena pola pikir kalau caleg itu menguntungkan dari segi pendapatan selama lima tahun menjabat. Meski modal awalnya besar, mereka yakin dalam waktu sebentar akan terbayar setelah resmi menjadi anggota parlemen.

Tidak mengherankan seorang caleg yang memiliki kejiwaan buruk bakal menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modalnya, termasuk berbuat korupsi. Menurut Hamdi kondisi kejiwaan seseorang yang labil dan tidak siap mental cenderung memicu perilaku korup.

“Mereka itu ngutang gila-gilan dan banyak ngomong sosialisasi ke masyarakat. Kalau enggak siap mental dan resikonya ya stres. Mereka enggak realistis dan enggak ngukur kemampan sendiri. Itu masalahnya,” kata Hamdi saat ditemui detikcom di Gedung Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Jumat (17/1) lalu.

Ia memprediksi dibandingkan Pemilu 2009, potensi caleg stres akibat gagal pada tahun ini berpotensi bakal lebih banyak. Tertangkapnya sejumlah politisi di Senayan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak menurunkan minat seseorang untuk menjadi legislator.

“Ada yang incumbent dan baru. Ya, ini bingung kita. Kayaknya cuma di Indonesia doang yang stres kalau gagal. Negara lain enggak begini setahu saya,” kata Hamdi.

Menurut Hamdi, dari awal seharusnya partai politik bisa kritis dalam menyaring kualitas caleg dengan kriteria yang ketat. Bukan hanya memprioritaskan uang semata atau popularitas seorang caleg.

Begitupun Komisi Pemilihan Umum seharusnya punya prosedur yang tegas untuk setiap kualitas caleg. Persoalan ini dilihat masih membingungkan karena banyak caleg yang tidak jelas kualitas kemampuan dan latar belakangnya.

“Kalau enggak keluar banyak duit ya santai. Tapi, yang keluar duit banyak ini yang perlu dilihat partai. Harus ada sistem yang ketat untuk mengatur ini,” kata Hamdi.


(hat/erd)