"Sepertinya Pak Wagub lebih ngerti," kata Triwisaksana saat dihubungi, Senin (20/1/2014).
Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan ada mekanisme pembahasan lanjutan saat ada usulan penamahan anggaran. Dan hingga saat ini pembahasan itu belum selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia mengatakan Fraksi PKS juga mendukung terbitnya Pergub pencairan dana sebelum APBD yang digagas oleh Gubernur DKI. PKS mendukung pencairan dana untuk mengatasi kondisi darurat Siaga Banjir.
Pengesahan APBD DKI 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 Novemver 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun.
Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014. Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi.
Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014. Rekayasa itu kurang optimal karena hanya menggunakan dua pesawat, padahal idealnya tiga pesawat. Rekayasa ini menggunakan dana BNPB.
Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, "Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober."
(trq/van)











































