DPRD DKI: Tak Ada Upaya Menyandera APBD 2014 Saat Banjir

Jakarta - APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 beberapa kali ditunda pengesahannya dan belum juga cair hingga sekarang. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menegaskan tak ada aksi menyandera APBD untuk menghalangi kerja Jokowi mengatasi banjir Jakarta.

"Nggak adalah itu," kata Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Senin (20/1/2014).

Pria yang akrab disapa Bang Sani ini mengatakan penundaan pengesahan APBD DKI karena ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari Pemprov DKI. Sehingga usulan ini harus dibahas lagi sebelum disahkan.

"Sebelumnya kan Rp 69,5 triliun, ada usulan baru dari Pemprov sebesar Rp 2,5 triliun, sehingga Rp 72 triliun," papar politisi PKS ini.

Saat ini usulan itu masih dibahas di DPRD. Namun dia menegaskan Fraksi PKS mendukung agar APBD itu segera disahkan.

"Iya dong, ini kan darurat, kita mendorong biar APBD tidak terlalu lama," ujarnya.

Pengesahan APBD DKI 2014 sudah diundur beberapa kali. Sesuai aturan, disahkan pada 30 Novemver 2013, namun diundur menjadi tanggal 27 Desember dengan nilai anggaran sebesar Rp 67 triliun. Kemudian karena ada penambahan anggaran menjadi Rp 69,5 triliun diundur menjadi tanggal 15 Januari 2014.

Kemudian ditambah lagi anggarannya menjadi Rp 72 triliun yang rencananya akan disahkan pada 17 Januari 2014, namun batal lagi. Karena APBD 2014 yang belum gol, Jokowi kesulitan untuk mengongkosi proyek penanggulangan banjir. Misalnya saja rekayasa cuaca yang dilakukan 14 Januari 2014 yang belum optimal.

Ditanya soal rekayasa yang belum optimal, Jokowi menjawab dengan nada tinggi, "Biaya di kita ada, di pusat juga ada. Punya kita belum dipakai karena belum disahkan. Jadi harus menunggu. Kalau mau pakai, tunggu diketok DPRD padahal sudah diajukan dari Oktober."




(van/nrl)