"Kalau di Indonesia bencana itu pasti terjadi dan tren bencana terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana 80 persennya terkait efek cuaca seperti banjir longsor, puting beliung dan sebagainya," kata Sutopo Purwo Nugroho dalam diskusi 'Bencana dan Kita' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (18/1/2014).
"Dalam hal ini di Indonesia faktor antropogenic yaitu ulang manusia lebih dominan dibanding faktor alam," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini salahsatunya tampak dalam penanganan banjir Jakarta, di mana terjadi saling tuding antara daerah, pusat dan pemerintah sekitar DKI soal penanganan yang dianggap bermasalah pada koordinasi.
"Orang gampang bilang koordinasi, yang betul kolaborasi. Kolaborasi itu kamu punya apa kalian punya apa ayo sama-sama. Kalau koordinasi seolah-olah ada yang dibawah. Koordinasi itu kalau dipelesetkan itu 'corenya di nasi'," sindirnya.
Padahal menurut Sutopo, sudah ada instruksi presiden soal penanganan banjir yang disebut dengan 5 peran stakeholder ketika banjir terjadi dan itu tetap relevan saat ini.
"Pertama bupati dan walikota jadi penyelenggara utama dalam penggalangan bencana. Dua, gubernur membantu kabupaten kota yang kena bencana. Tiga, Pemerintah cq BNPB mengkoordinasikan potensi bencana nasional. Empat, melibatkan TNI dan Polri. Keliman, penanganan dini," paparnya.
"Tapi kenyataanya susah. Jangan kira kita bantu daerah langsung diterima, kami ditolak. Seperti Sinabnung awalnya kami diusir," imbuhnya.
Karena itu BNPB berharap peran daerah lebih lebij optimal dalam penanganan bencana. "Jadi tidak semuanya di pusat," ucap Sutopo.
(/ndr)










































