Penanganan Banjir Jakarta Terganjal Relokasi Warga

Jakarta - Berbagai cara telah dilakukan sejumlah gubernur DKI Jakarta untuk menangani masalah banjir. Dari zaman Gubernur Ali Sadikin sampai kini Joko Widodo. Namun Jakarta tak kunjung terbebas dari persoalan banjir.

Saat ini menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Danis Hidayat Sumadilaga ada sejumlah kendala untuk menangani persoalan banjir di Jakarta. Antara lain soal penyediaan lahan untuk pelebaran sungai karena banyak pemukiman warga.

Sementara terkait anggaran praktis tidak ada masalah. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan dana sekitar Rp 1,6 triliun untuk penanganan banjir Jakarta.

Sebesar Rp 1,1 triliun dana tersebut sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014. Nantinya masih akan ada tambahan dana sekitar Rp 500 miliar.



“Sudah triliunan rupiah dianggarkan untuk pelebaran, drainase, dan sodetan. Tapi, soal pelebaran sama pemindahan warga yang sulit” kata Danis kepada detikcom, Rabu (15/1) kemarin.

Menurut Danis persoalan banjir di Ibu Kota harus diselesaikan bersama antara Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Daerah Bogor dan Pemda Depok. Artinya, kata dia, penanganan banjir yang bersifat hilir ini harus dikerjakan juga oleh Pemda Bogor dan Depok. “Harus lengkap lihat sebab akibatnya. Ini kan dari Bogor ke Depok terus Jakarta. Ditangai bersama-sama soal ini,” kata dia.

Warga Jakarta mesti bersabar, karena memang menangani persoalan banjir butuh waktu yang tidak sebentar. Ia mencontohkan proyek Kanal Banjir Timur yang membutuhkan lima tahun untuk melihat hasil konkretnya. KBT dianggap sudah berhasil mengurangi beberapa daerah titik rawan banjir di Cipinang, Pulomas, Cempaka Putih, dan Kelapa Gading.

Belum jelas, sampai kapan warga Jakarta harus bersabar. Karena hampir setiap tahun banjir selalu melanda Ibu Kota. Bahkan dalam sejarahnya luapan air di kota seluas 661,52 kilometer persegi ini telah terjadi sejak abad 16. Saat itu Jakarta masih bernama Batavia dan dikuasai oleh penjajah Belanda.

Pada tahun 1619 pemerintah Belanda membuat rancang desain tata kota Batavia lengkap dengan rencana pembangunan Kanal Banjir. Namun pada tahun 1621 kota Jayakarta ini kembali diserang banjir besar.

Pos pertahanan VOC di Asia Timur dihantam air bah. Sejak itu tercatat sejumlah banjir besar pernah melanda Ibu Kota. Antara lain terjadi pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918. Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda sempat mengalokasikan dana sekitar 2 juta gulden untuk mengatasi banjir.

Salah satunya dengan membuat kanal banjir barat. Namun Belanda keburu terusir dari Indonesia saat proyek kanal banjir tersebut belum selesai. Sementara kanal lingkar kota dan sistem polder di sejumlah area genangan banjir sama sekali belum terbangun.

Dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 menyatakan bahwa banjir sebagai salah satu masalah utama Ibu Kota. Tahun 1965, Presiden Sukarno membentuk Komando Proyek (Kopro) Banjir Jakarta. Tugas Kopro adalah untuk memperbaiki kanal dan membangun enam waduk di sekitar Jakarta.

Hasil kerja dari Kopro Banjir yang dibentuk itu antara lain; pembangunan Waduk Setia Budi, Waduk Pluit, Waduk Tomang, Waduk Grogol. Sejumlah sungai pun direhabilitasi.

Sayang, ganti pemerintahan, berganti pula programnya. Sebagian waduk itu sudah hilang. Rencana membangun waduk tambahan pun tak kunjung dilakukan. Banjir pun terus melanda Jakarta.

(erd/erd)