Perlu Penyegaran Dalam Tubuh Polri

Jakarta - Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Bambang Widjojanto berpendapat, desakan berbagai kalangan agar Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar mundur atau diganti sebagai bentuk tanggung jawab atas sejumlah peristiwa di tanah air, merupakan suatu hal yang beralasan. Selain terkait dengan perlunya penyegaran dalam kepemimpinan di institusi Polri, juga karena adanya kesan bahwa Kapori tidak mampu mengontrol aparatnya di bawah. ”Peristiwa di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong dan kekerasan terhadap mahasiswa UMI Makassar tahun lalu, misalnya, jelas menunjukkan kepemimpinan di Polri memang lemah,” kata Bambang saat dihubungi detikcom di Jakarta, Minggu (28/11/2004). Tentu saja, itu di luar nilai plus yang diperoleh Jenderal Da’i, utamanya yang terkait dengan penanganan kasus-kasus terorisme. ”Kalau melihat usianya, Kapolri sekarang sebenarnya masih bisa terus. Tapi kalau dilihat dari lamanya dia menjabat, memang perlu ada penyegaran,” tandas aktivis hak asasi manusia itu. Bambang menambahkan, terlepas dari isu pergantian Kapolri, diakui bahwa tantangan yang dihadapi polisi sekarang dan pada masa datang memang lebih kompleks. Kalau dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain, demikian Bambang, polisi sebenarnya lebih akomodatif terhadap tuntutan reformasi. Masalahnya, dalam tradisi transisi, hak ekspresi masyarakat berkembang lebih luas dan menuntut penanganan yang baik agar tidak timbul masalah. Belum lagi, tantangan baru yang terus muncul, seperti terlihat dari semakin maraknya kejahatan di dunia maya (cybercrime). Menurut Bambang, kalau masalah-masalah seperti ini tidak diantisipasi, polisi bisa kedodoran. ”Kejahatan merupakan buah dari masalah sosial. Ketidakmampuan mengolah masalah sosial itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak kriminal,” ujar Bambang. Diakui, permasalahan seperti itu tidak melulu urusan polisi. Yang jadi soal, menurut Bambang, apakah polisi selama ini sudah memberikan porsi yang cukup untuk mengeliminasi problem sosial. Kalau itu terjadi, soalnya kemudian adalah pengembangan kewenangan mengayomi masyarakat, bukan penegakan hukum. Dan, ini yang harus mengalami pergeseran. ”Polisi harus merumuskan ancaman, menentukan langkah dan prioritas. Kalau sekarang, tampak ada kesenjangan. Masyarakat ingin melihat kinerja polisi baik, sementara kualitas polisi kita sebagian kurang bagus,” ujar Bambang.Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR Hajriyanto Tohari mengatakan, ihwal adanya usulan perombakan pimpinan Polri, seperti pergantian Kapolri, menurutnya hanyalah salah satu bagian dari pembenahan menyeluruh atas institusi Polri. Ditambahkan, kalau hanya mengganti Kapolri tanpa diikuti dengan pembenahan menyeluruh, hasilnya akan kurang optimal, kendati pergantian itu merupakan salah satu aspek. ”Pergantian pimpinan Polri harus dilihat sebagai bagian dari pembenahan menyeluruh atas institusi Polri,” katanya.Pembenahan tersebut, lanjut Hajriyanto, salah satunya ditunjukkan dengan kesungguhan polisi untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang pendekatan eksesif-militeristik. Caranya, demikian anggota Fraksi Partai Golkar ini, berbagai atribut berbau militer harus dihilangkan dari tubuh Polri. (mar/)