.webp)
Bandar Udara Halim Perdanakusuma telah resmi dioperasikan untuk melayani penerbangan komersial sejak akhir pekan lalu. Bandara milik TNI AU itu sebelumnya lebih banyak digunakan untuk kegiatan angkatan udara dan juga penerbangan pesawat tamu khusus.
Agar penerbangan komersial tidak dominan, pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah harus bersikap misalnya menentukan batasan maksimal penerbangan di Halim.
Memang, Connie sudah mengetahui jatah Halim dipersentasikan hanya 10-12 persen dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, hal itu juga perlu kepastian atau jaminan kalau sifatnya hanya sementara dengan jangka waktu misalnya 1,5 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita harus berjaga-jaga dan semuanya harus dikasih tahu kayak pemerintah ngomong batasnya berapa itu penting. Kalau sementara dan sebentar saya rasa ya enggak masalah,” ujar Connie saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/01).
Connie juga menyinggung pemerintah yang dinilai tidak serius membenahi persoalan Bandara Soetta. Baginya, memindahkan sebagian penerbangan ke Halim bukan solusi yang tepat. Sementara, persoalan utama di Bandara Soetta belum diselesaikan.
“Pemerintah jangan terkesan malas dan dan cari solusi di Soetta. Apa masalahnya ya harus dilihat,” dia menegaskan.
Kepala Penerangan Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Gerardus Maliti mengatakan pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Soeta, Cengkareng ke Lanud Halim, tidak mempengaruhi latihan dan misi Angkatan Udara dan tetap berjalan dengan baik dan lancar.
Untuk masalah keamanan, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan pengamanan sebagaimana yang telah berjalan sebelumnya. Sejauh ini belum ada penambahan personel. Jika di Pangkalan Lanud Halim bertambah ramai, baru akan dilakukan peningkatan jumlah personel pengamanan.
“Terus yang kedua, untuk masalah pengamanan, Lanud Halim baik diminta mau pun tidak, tetap mengamankan Bandara Halim karena ini merupakan aset AU," jelasnya kepada detikcom, Ahad (12/09).
(/)
