.webp)
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo tidak melantarkan warga. Tanah milik yang terkena pembebasan lahan pembangunan bandara baru hendaknya dicarikan solusi atau pemecahan.
"Saya minta tidak hanya tanahnya saja dibeli tapi dicarikan pemecahan. Pilihan-pilihan kepada warga itu bisa didialogkan," ungkap Sultan saat dialog dengan berbagai media di kantor Gubernur DIY di Kepatihan Yogyakarta, Senin (13/1/2014).
Sultan mengatakan pembangunan bandara baru itu merupakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sehingga harus terlaksana dengan baik. Pembangunan bandara tersebut juga satu-satunya pembangunan hasil joint venture antara BUMN dengan investor dari India.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perkara ada penentangan itu biasa. Sekarang bagaimana sosialisasi yang dilakukan Pemkab Kulonprogo dengan dialog yang baik dan transparan," katanya.
Dia mengatakan pada tanggal 16 Januari ini akan ada pertemuan antara Dirjen Perhubungan Udara dengan PT Angkasa Pura dan PT Jogja Magasa Iron (JMI) atau perusahaan penambangan pasir besi yang berdekatan dengan lokasi bandara. Beberapa hal yang harus diselesaikan adalah soal isu cerobong asap, isu panas pabrik yang berdekatan dengan jarak landas pacu. Pemda DIY juga telah memfasilitasi untuk dialog.
"Lokasi pabrik JMI bersedia menjauh dari landas pacu. Mana lokasi pabrik, mana lokasi landas pacu. JMI tidak hanya geser 1,5 km tapi 3 km. Landas pacu bergeser 3 derajat. Semua harus clear dulu," kata Sultan didampingi Sekda DIY Ichsanuri.
Mengenai adanya warga yang menolak pemasangan patok tanah untuk lokasi bandara. Sultan menegaskan semua masalah akan diselesaikan Pemkab Kulonprogo. "Saya kira pemkab bisa membangun dialog," pungkas dia.
(bgk/trw)
