Pengamat: Bandara Halim Jangan Seperti Terminal Kampung Rambutan

Jakarta -

Sejumlah catatan diberikan beberapa pengamat terkait pengalihfungsian lapangan udara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial. Pengamat penerbangan dari Universitas Gadjah Mada Arista Admadjati mengingatkan bahwa kapasitas Bandara Halim sangat terbatas.

Peran Bandara Halim pun diperkirakan maksimal hanya 12 persen dari Bandara Soekarno Hatta. Untuk penerbangan menurut Arista, maksimal Halim hanya bisa melayani 40 jadwal penerbangan dalam sehari. “Ini kan sudah kenyataan. Ya lebih baik pikirkan bagaimana memaksimalkannya,” kata Arista saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/1) pekan lalu.

Menurut dia lebih baik untuk sementara waktu Halim dimaksimalkan untuk penerbangan maskapai bertarif rendah atau low cost carrier (LCC) skala domestik. Ini sesuai dengan area serta kapasitas Halim. Bila untuk internasional terkesan dipaksakan karena dari segi fasilitas serta akses jalan, Halim tidak cocok.

 

 

PT Angkasa Pura sebagai pengelola pun harus bisa memaksimalkan pembenahan yang selama ini di Halim masih kurang. “Gudang kargo, fasilitas check ini, area parkir, dan keamanan juga perlu dilihat. Halim kan juga dekat daerah perumahan warga. Jangan sampe Halim kayak terminal Kampung Rambutan, semrawut jadinya,” ujarnya.

Soal pembagian waktu dengan TNI AU, menurutnya tidak masalah karena setiap maskapai yang dipindahkan ke Halim sudah paham konsekuensinya. Misalnya, kalau ada peringatan kemerdekaan 17 Agustus atau HUT TNI AU dengan perayaan pawai pesawat tempur dari Halim, maskapai penerbangan komersial sementara harus mengalah.

Sementara menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Chappy Hakim penetapan Bandara Halim Perdanakusuma untuk penerbangan komersial jelas sangat mempengaruhi program TNI Angkatan Udara.

Masyarakat tak lagi menghargai lagi Halim sebagai salah satu simbol divisi sistem pertahanan negara. Memang jadwal penerbangan komersial akan menyesuaikan dengan kegiatan TNI AU. Namun, ia tidak menjamin hal ini bakal melancarkan program rencana yang sudah disusun TNI AU.

Pengalihan fungsi tersebut juga dianggap tidak mendidik generasi muda. “Ini beri pemahaman kalau sistem pertahanan negara bisa dikalahkan tumpahan maskapai penerbangan yang lagi cari duit setiap saat,” kata Chappy kepada detikcom, Jumat (10/1) pekan lalu.

(hty/erd)