Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Connie Rahakundini Bakrie mencermati bakal ada gangguan terhadap program TNI AU dalam penggunaan Halim setelah menjadi bandara penerbangan komersial.
Direktur Eksekutif Institute of Defense and Security Studies (IODAS) ini menekankan pemerintah harus tegas menentukan jangka waktu pemakaian Halim sebagai pembantu Bandara Soekarno-Hatta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena intensitas penerbangan komersial lebih dominan, maka dari sisi perkembangan untuk program militer malah kurang maksimal. “Pemerintah harusnya serius bangun daerah untuk bandara komersial. Ini yang ada malah dibagi dua untuk komersial dan militer,” kata Connie saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/1).
Connie menambahkan, kalau suatu bandara punya dua peran yang dicampuradukan maka potensi terkena kejahatan seperti terorisme bisa besar. Dia menggarisbawahi, biar bagaimana pun juga kepentingan pertahanan negara menjadi prioritas dan punya tempat sendiri.
Berbagai aktivitas militer TNI AU di Halim seperti perawatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) serta latihan seharusnya menjadi pertimbangan agar bandara ini fokus.
Apalagi Bandara Halim selain untuk aktivitas TNI AU juga kerap dipakai untuk pengiriman logistik kalau ada bencana alam. “Jangan sampai berperan lebih terus nampung berlebihan kayak Adi Sutjipto. Adi Sutjipto harus jadi ingatan ya,” ujarnya menekankan.
Kepala Penerangan Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Mayor Gerardus Maliti mengaku hingga saat ini tidak ada gangguan berarti yang dialami pihaknya.
"Sampai sekarang belum ada permasalahan, masih berjalan baik, aman, dan lancar. Lanud Halim tidak terganggu, baik latihan dan misi tetap berjalan lancar," kata Maliti kepada detikcom, Ahad (12/09).
(brn/brn)











































