Ingin Mulai Bekerja, Direksi TPI Datangi Kantor MNC TV di Taman Mini

- detikNews
Sabtu, 11 Jan 2014 18:27 WIB
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan kepemilikan TPI kepada Siti Hardijanti Rukmana. Menyusul putusan tersebut, jajaran direksi TPI hari ini datang ke kantor MNC TV yang berada di Taman Mini untuk mulai bekerja.

"Kami datang jam 11.00 WIB mau kerja karena selesai putusan MA ini punya kita, orang ini rumah kita," ujar Direktur TPI Muhammad Jamman di kantor MNC, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/1/2014).

Jamman datang bersama 30 karyawan lama TPI. Dia juga didampingi kuasa hukum PT CTPI, Harry Pontoh.

"Ya intinya kami ingin mulai kerja lagi, kami akan di sini sampai jam kerja kami selesai. Nggak ada upaya pendudukan atau memaksa masuk, orang kenal semua, nggak boleh masuk ya kami duduk aja," tambah Jamman.

Kedatangan direksi TPI ini sempat mengagetkan para karyawan MNC TV. Mereka pun sempat dilarang untuk masuk ke kantor. Pihak MNC TV sendiri berkukuh jika kantor itu masih dalam penguasaan mereka.

"Ada upaya pendudukan fisik oleh mbak Tutut cs, pukul 11.00 WIB rumah MNC TV didatangi sekelompok orang," ucap Dirut MNC TV SN Suwisna.

Suwisna menegaskan pihak PT MNC tbk masih selaku pemegang saham MNC TV. Sehingga, semua hak kepemilikan dan operasional MNC TV masih berada di bawah kekuasaannya.

"Sampai saat ini MNC tbk selaku pemegang mayoritas adalah manajemen yang sekarang yang ditunjuk oleh RUPS," tegas Suwisna.

Kisruh perebutan TPI yang kini sudah berganti nama menjadi MNC TV sudah berlangsung sejak lama. Sebelumnya, pihak Tutut menyatakan pihak PT Berkah Karya Bersama (Hary Tanoe) menggunakan surat kuasa yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPS LB TPI pada 18 Maret 2005.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut. Setelah 8 tahun berjuang, Tutut berhasil merebut kembali TPI yang kini bernama MNC TV dari tangan CEO MNC Hary Tanoesoedibjo.

"Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti kepada keadaan semula seperti sebelum dilakukannya RUPS-LB tanggal 18 Maret 2005, RUPS-LB tanggal 19 Oktober 2005 dan RUPS LB tanggal 23 desember 2005," ucap majelis MA pada 2 Oktober 2013 lalu.



(kha/trq)