ICW menerima dugaan kecurangan pada tes jalur umum sebanyak 95 laporan dan 59 aduan tes CPNS jalur honorer K2. Seharusnya untuk jalur honorer K2 yang bisa mengikuti tes CPNS adalah pekerja yang SK honorernya turun sebelum tahun 2005. Namun ternyata banyak pekerja yang memalsukan SK sehingga pegawai yang baru bekerja pada 2010 atau 2011 bisa ikut tes ini.
"Ya saya tahu sangat-sangat banyak yang SK-nya palsu, kalau begitu langsung dipidana. Tapi bukan peserta yang memasukkan tapi yang tanda tangan SK itu juga harus dipidana karena di SK itu ada dua orang yang tanda tangan," kata Bima di Jalan Letjen Sutoyo, Jakarta Timur, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
banyak daerah yang tidak mengikuti prosedur tes dengan benar. Misalnya saja masalah pengumpulan lembar jawaban komputer targetnya seminggu tapi jadi sebulan lebih.
"Makanya pengumumannya mundur juga," katanya.
Sebab lain pengumuman mundur adalah adanya keluhan dari kepala daerah yang menyayangkan tidak ada putra daerahnya yang lolos tes CPNS. Contohya, ada kabupaten di Papua, bupatinya bertanya yang lolos tes 5 orang namun tidak ada yang putra daerah Papua.
"Ketika ditelusuri ternyata lima-limanya orang Papua, cuma bukan dari kabupaten tersebut," katanya.
Akibat hal ini ada pejabat 18 kabupaten yang ingin bertemu dengan Men PAN terkait masalah kelolosan putra daerah ini. Mereka berasal dari Sulawesi dan seluruh kabupaten di Papua.
(nal/nrl)











































