Muktamar Didesak Audit Keuangan PBNU

Boyolali - Kritik terhadap laporan keuangan PBNU periode 1999-2004 terus bergulir. Muktamar NU didesak untuk mengaudit laporan keuangan yang dinilai tidak merinci mekanisme pengelolaan keuangan PBNU tersebut.Desakan tersebut diungkapkan juru bicara Generasi Muda NU Ali Mahmudi kepada wartawan di sela-sela Muktamar NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (29/11/2004)."Berdasarkan laporan keuangan, belum ada kejelasan yang menyeluruh dan detil mengenai mekanisme pengelolaan keuangan termasuk hubungan antara rekening pribadi dan PBNU," ujar Ali.Hal tersebut diungkapkan Ali menanggapi pembacaan laporan pertanggungjawaban PBNU oleh KH Hasyim Muzadi. Generasi Muda NU juga meminta muktamar untuk menunjuk auditor independen guna meneliti laporan keuangan ini."Nanti harus dicek apakah benar PBNU memiliki rekening bank karena menurut Rois Am KH Sahal Mahfudz, PBNU tidak memiliki rekening bank," tukasnya. Ali yang juga anggota Litbang PWNU Pati ini menambahkan, jika memang tidak ada rekening kantor maka pengurus besar harus menjelaskan arah sumbangan. "Sebenarnya kemana arah sumbangan dari pihak luar apakah masuk ke elit seperti ketua umum, sekjen dan bendahara," tandasnya.Sekadar diketahui, dalam laporan keuangan PBNU periode 1999 sampai 2004 tercatat pemasukan kas PBNU sebesar Rp 8,9 miliar. Sebesar Rp 4,7 miliar diidentifikasi berasal dari Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Sebanyak Rp 112 juta berasal dari sekjen dan Rp 3,3 miliar dari bendahara umum serta panitia muktamar hanya mendapat hak Rp 149 juta.Dirinya mengaku heran, dengan adanya sebagian besar pemasukan PBNU yang berasal dari ketua umum, sekjen dan bendahara. "Ini apakah dari kantong pribadi atau dari mana. Dan mengapa pada bulan Juli 2004, listrik kantor PBNU sempat diputus pihak PLN karena tidak membayar selama 3 bulan," kata Ali.Untuk itu, lanjut dia, Muktamar hendaknya memberikan perhatian pada pengelolaan keuangan PBNU baik sumber maupun aliran dana. "Usulan ini akan kami bawa dalam sidang-sidang komisi," tegasnya.Sebelumnya, kritik serupa juga dilakukan oleh Nahdlyin Crisis Center (NCC) yang menuntut adanya transparansi keuangan PBNU. Sekitar 100 aktivis NCC menggelar demo menuntut Muktamar memberi ruang untuk membahas laporan keuangan ini. (ton/)