Ketua DPR Setuju Hakim Agung Tak Dipilih DPR

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan DPR tak lagi berwenang menyeleksi hakim agung. Mendengar keputusan ini Ketua DPR Marzuki Alie sangat setuju.

"Saya sangat setuju sekali. Itu kan statement saya dulu bahwa lembaga hukum tidak boleh dipilih oleh DPR. MA, BPK, itu kan lembaga hukum. Akhirnya nanti lembaga hukum tersandera masalah politik," ujar Marzuki di Ruang Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2014).

Mengenai mekanisme seleksi, Marzuki menyerahkan sepenuhnya kepada KY. Sementara DPR hanya mengurusi persetujuan.

"Jadi DPR tinggal urusan ya atau tidak saja. Urusan yes or no. Saya percaya lah KY bisa membuat proses seleksi," imbuh Marzuki.

Marzuki juga menilai proses seleksi ini nantinya akan lebih baik dari sebelumnya. Ia pun mewanti-wanti agar DPR tak melakukan tawar-menawar jika nantinya KY mengajukan nama-nama calon hakim agung untuk disahkan.

"Dalam menentukan ya atau tidak, tidak boleh ada unsur bargaining. Nanti diusulkan tiga, cuma disetujui satu di DPR. Itu sudah bargaining itu," tutup Marzuki.

(bag/asp)