Golkar: Ratu Atut Akan Mundur Pada Saatnya

Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan 77,1 persen rakyat Banten menilai Pemprov Banten pimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah sebagai pemerintahan yang korup. Desakan agar Atut untuk mundur juga menguat, Partai Golkar sebagai pengusung Atut pun merespons hal tersebut.

"Ikuti saja mekanismenya. Jika memang harus mundur, pada saatnya akan dilakukan. Jangan menghakimi sebelum poses hukumnya dijalankan," kata Wasekjen Golkar Nurul Arifin saat dihubungi, Senin (6/1/2014).

Nurul mengingatkan agar semua pihak tak lantas menghakimi Atut dengan berbagai macam persepsi soal pemerintahan Banten, termasuk persepsi seperti yang disurvei oleh Lembaga Indikator Politik.

"Sebaiknya antipati itu jangan selalu dimunculkan karena terbawa suasana. Ini kan survei yang tidak mewakili sampel keseluruhan masyarakat. Euforia antipati terhadap satu orang, jangan merusak penilaian secara keseluruhan," tutur Nurul.

Ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membuat warga Banten berani bersuara mengenai praktik korupsi di daerahnya. Mayoritas warga Banten menilai pemerintahan Atut penuh dengan korupsi.

"Kalau kita jumlahkan ada 77,1 persen warga yang menilai pemerintah Banten tidak bersih dari praktik korupsi dan suap," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di kantornya Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1).

Hal ini didapatkan dari survei Indikator Politik Indonesia di provinsi Banten dengan tema Shadow State: Evaluasi Rakyat Banten Atas Mandat Gubernur Ratu Atut Choisiyah.

(dnu/van)