Mengenakan baju koko putih serta kopiah warna hitam, Jupan harus menggayuh sepedanya sekitar satu kilometer untuk mengecek wilayah yang dia pimpin. Baju koko bagian punggungnya tampak basah karena keringat. Sesekali sorban yang dikalungkan di leher digunakan menyeka keringat di wajahnya.
Di belakangnya, terlihat ada dua staf yang menemani dengan sepeda, dan menyusul satu mobil operasional Satpol PP Kecamatan Kelapa Gading. “Habis ngecek polder di kali yang dibuat warga. Lagi musim hujan soalnya sekarang,” kata Jupan saat ditemui detikcom, Jumat (3/1) pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memang, konsekuensinya dia harus rela bangun lebih pagi dan memerlukan tenaga ekstra. Namun itu tak menjadi masalah bagi Jupan. Meski masih baru, program ini diyakininya bisa memberikan dampak positif. Selain untuk disiplin, kemungkinan angka kemacetan di Ibu Kota bisa agak berkurang.
“Enggak masalah buat saya pribadi. Sudah biasa kayak begini. Kalau pulang malam capek ya naik taksi. Sepeda tinggal di kantor aja,” ujarnya.
Saat Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diberlakukan pada Jumat pekan lalu, Jupan memang harus berangkat lebih pagi. Dia sudah berangkat dari rumahnya di Kemang Pratama, Bekasi Selatan pukul 05.30.
Tiba di kantor Kecamatan Kepala Gading pukul 06.50, ia langsung berganti dengan baju dinas. Ia merasa bangga karena beberapa stafnya sudah tiba di kantor lebih dulu dan mengikuti instruksi larangan membawa mobil.
Dia berharap larangan membawa mobil untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa ditingkatkan intensitasnya. Tidak hanya sebulan sekali, kalau bisa menjadi sebulan dua kali.
Ia pun berharap agar PNS pemerintah pusat seperti di kantor Kementerian atau Lembaga Negara lainnya juga punya peraturan serupa. “Kalau bisa PNS pusat yang ada di Jakarta juga seperti ini (dilarang membawa mobil). Lumayan sedikit bisa ngurangin macet lah,” kata Jupan.
(hat/erd)











































