PDIP Bantah Rano Dibayar Jadi Wakil Atut

Jakarta - Beredar kabar Atut membayar Rano Karno Rp 6 miliar agar bersedia mendampingi di pemilu 2011. Kubu PDIP menolak keras Rano dibeli Atut untuk memenangkan pilkada tersebut.

"Kalau itu saya bisa pastikan tidak ada. Karena saya ikut melakukan fit and proper tes pada ibu Atut termasuk pada pak Rano Karno. Rano itu melalui kebijakan DPP partai sehingga mengikuiti kebijakan DPP," kata Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakpus, Jumat (5/1/2015).

Ia menjelaskan Atut sempat menanyakan dana persiapan pemenangan untuk pilkada tersebut. Tak ingin ikut campur, PDIP mempersilahkan Atut dan keluarganya mengelola sendiri anggaran pelatihan saksi.

"Hal-hal berkaitan dengan pelatihan saksi, mobilitas saksi dan dana untuk saksi itu memang dari gotong royong, dan keluarganya kami persilahkan untuk dikordinsikan di lapangan dan itu tercatat ada laporannya,"

Hasto menyatakan ia hanya memberikan dana sekitar Rp 750 juta pada DPP PDIP untuk saksi dari partainya. Dana itu didapatnya dari 'urunan' seluruh kepala daerah dan fungsionaris partai berlambang kepala banteng ini.

"Saat itu saya menyerahkan dana hampir sekitar Rp 750 juta pada DPW PDIP Banten, untuk menggerakan saksi dari jajaran internal PDIP. Seperti pak Jokowi, seluruh kepala daerah, dan legisliatif bergotong royong untuk pak Jokowi di Jakarta," pungkasnya.

(bil/rvk)