Tak Pecat Atut, Golkar Belajar dari 'Kesalahan' Demokrat

Tak Pecat Atut, Golkar Belajar dari 'Kesalahan' Demokrat

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Minggu, 05 Jan 2014 17:57 WIB
Tak Pecat Atut, Golkar Belajar dari Kesalahan Demokrat
Jakarta - Hingga saat ini, posisi Ratu Atut Chosiyah di struktur partai Golkar masih terhitung aman. Meski akan berdampak ke elektabilitas partai, kasus Atut tetap dibiarkan hingga keputusan final. Berbeda dengan Partai Demokrat.

"Sepertinya Golkar belajar dari Demokrat yang sudah memecat kadernya tapi elektabilitasnya tidak naik juga. Mungkin ini jadi alasan Golkar tidak melakukan diskonektivitas politik pada Atut dan kadernya yang terjerat kasus korupsi," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi di kantornya, Jalan Cikini V, Menteng, Jakpus, Minggu (5/1/2014).

Ia mencontohkan sikap partai Demokrat yang langsung mememcat M Nazaruddin dan Angelina Sondakh dari DPR saat terkait kasus korupsi beberapa lalu. Hal ini ternyata tak berdampak positif pada elektabilitas partai dalam berbagai survei.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Golkar memang saat ini memilih posisi wait and see untuk kasus Atut. Meski diterjang dengan wacana pelanggengan dinasti politik Atut, Golkar memilih diam.

"Sebenarmya Golkar punya kepentingan agar tidak terus merosot. Caranya Golkar harus mendiskoneksi dengan kader bermasalah. Ini malah Golkar malah seperti tameng. Seperti Atut. Misalnya nggak menonaktifkan sampai sekarang," ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin menambahkan, ajang Musdalub DPD Banten Golkar adalah bentuk perbaikan politik di Banten. Menurut Ade, partai berlambang beringin ini tidak dalam posisi mempertahankan Atut di tubuh Golkar. Namun, partainya masih menunggu keputusan final dari kasus yang menjerat Atut.

"Kita tidak dalam mempertahankan. Kita ada prosedur. Kita menghormati asa praduga tak bersalah. Jika nanti keputusan hukum sudah tidak bisa. Kita simpulkan udah tidak akan terjadi keputusan hukumnya bebas, baru diambil," ungkapnya.

Terkait dengan hasil survei Indikator yang menggambarkan keinginan warga Banten untuk penonaktifan Atut tak bisa dilakukan secara instan. Malahan, Ade menyerang survei yang digawani Burhanuddin Muhtadi ini bahwa survey tersebut hanya buang-buang waktu.

"Saya pandang sebagai orang politik. Ngapain ngadain angket? Buang-buang waktu, buang-buang sosial politik, buang-buang energi. Toh ranah hukum lagi jalan jangan dicampuri biarkan dia. Semuanya harus sabar nggak boleh grasak grusuk," ungkapnya.

(mnb/mad)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini