.webp)
Kalangan DPR menolak kenaikan harga elpiji 12 kg. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani meminta Pertamina membatalkan keputusannya.
"Kebijakan yang tidak mengindahkan kondisi masyarakat dan mendapat penolakan signifikan sebaiknya dibatalkan. Pemerintah dan Pertamina harusnya mengevaluasi total keseluruhan aspek," kata Dewi Aryani saat dihubungi, Minggu (5/1/2013).
Alasan Pertamina menaikkan harga karena rugi, menurut Dewi perlu diklarifikasi. Pertamina tidak bisa mengklaim kerugian terjadi di seluruh unitnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewi menambahkan, kebijakan Pertamina semestinya mempertimbangan berbagai aspek selain komersial. Sebab Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang menggunakan anggaran belanja negara atau uang rakyat.
"Pertamina harusnya bisa melakukan subsidi silang di internal perusahaan sehingga selain masih fokus kepada profit oriented perusahaan, Pertamina juga tetap menjalankan misi konstitusi untuk kepentingan masyarakat banyak," tutur dia.
Karena itu, dia meminta kenaikan harga ditunda hingga Pertamina benar-benar siap secara komersial maupun non komersial. Berbagai bentuk sosialisasi, kontrol dan evaluasi pelaksanaan programnya harus lebih dijalankan menyeluruh sebelum kebijakan harga diterapkan.
"Namun prosentase kenaikan juga jangan menjadi seenaknya saja. Angka 68% terlalu tinggi dan membuat shock berbagai pihak," tuturnya.
Selain itu Dewi meminta Pertamina transparan terkait biaya produksinya. "Dalam 6 tahun terakhir ini tidak ada blue print Pertamina terkait suply-demand LPG, yang jelas-jelas harusnya menjadi perhatian serius," katanya.
(kff/fdn)
