Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan pada awal-awal memang ada saja pegawai yang 'curang', memarkirkan kendaraannya di kantor kementerian lain. Namun menurutnya, hal itu perlu pembiasaan bertahap dan tidak bisa langsung.
"Ada juga yang kaya gitu, tergantung. Mereka kesulitan cari parkir, sebaiknya bertahap, nanti dipersulit dengan parkirnya. Di sini kan kalau parkir sembarangan di-towing (diderek)," ujar Bambang ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (3/1/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi yang utama penggunaan angkutan umum. Tapi ya itu, naik-turun," imbuh Bambang yang sering juga menggunakan KRL ke wilayah Serpong ini.
Efeknya gerakan ini memberikan rezeki tukang ojek. "Efeknya pasti ada, ojek akan hidup juga. Karena pasti pada siang hari mereka ada tugas keluar, perlu angkutan. Ada sih mobil operasional, tapi kan ada yang nggak ada juga," imbuh Bambang.
Kunci dari gerakan ini, jelas adalah perbaikan angkutan umum. Masalahnya ada beberapa wilayah yang tidak dilalui jalur angkutan umum.
"Gerakan ini harus konsisten dan tidak boleh melemah. Halangannya bukan hanya jauhnya, tidak semua dilewati angkutan umum jarak jauh, perlu dipikirkan alternatif angkutan lingkungan yang ramah lingkungan. Kalau bisa non-motoride (bukan kendaraan bermotor)," kata dia.
Kemenhub sendiri sudah menyediakan bus pegawai. Ada sekitar 30 bus yang mengangkut PNS ke wilayah Bodetabek hingga dekat daerah pemukimannya.
(nwk/nrl)











































