.webp)
Jokowi mengumpulkan seluruh satuan dan unit kerja perangkat daerah, deputi, camat dan lurah di awal 2014 ini. Ia menilai bawahannya tidak detail dan lemah dalam pengawasan di lapangan.
Jokowi menyoroti soal bentuk pelayanan masyarakat di kantor kelurahan dan kecamatan yang ingin segera diseragamkan. Ia ingin di setiap ruang tunggu ada permen dan air mineral seperti yang biasa dilihat di bank.
"Kemudian. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari walikota, camat, lurah beberapa sudah baik, ada yang belum. Tahun ini semuanya dirombak. Sudah ada yang terbuka, loket tertutup itu sudah kuno banget. Ketinggalan 30 tahun. Masak mau ngurus, masih nengok-nengok," ujar Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain meminta perombakan dari segi fasilitas, Jokowi juga meminta agar setiap kantor menyeleksi orang-orang yang akan ditempatkan di front desk pelayanan masyarakat. Ia ingin mereka haruslah orang yang ramah dan bisa memberikan penjelasan dengan baik pada warga.
"Yang melayani di front depan tolong dipilihkan orang yang mau dan bisa melayani. Yang tersenyum dan bilang terimakasih. Yang facenya melayani gitu. Yang bisa salam jadi enak. Yang datang disapa. Dilayani cepat tapi yang layani cemberut, diam. Yaaa yang kayak di bank. Supaya dinilai berubah oleh masyarakat," ungkap Jokowi yang menimbulkan kegaduhan di kursi para camat dan lurah yang mendengar arahannya.
Namun, meski meminta perbaikan pada kantor-kantornya. Ia tak ingin ada bawahannya yang berimprovisasi di luar aturan dan standar yang telah dibuatnya.
"Ini kok masih ada yang kursi tunggunya beda-beda. Standar kita ada loh. Jangan membuat ide sendiri-sendiri," imbuhnya.
Dalam standar tempat pelayanan masyarakat, ia meminta agar disediakan mesin nomor antrean bagi warga. Mesin nomor antrean ini dinilainya penting untuk mengedukasi warga antrean yang benar dan tidak berdiri menumpuk di depan loket.
Tak hanya itu, ia juga memperingatkan lurah camat segera menginventaris barang-barang yang ada dikantornya. Ia tak ingin barang-barang yang tak digunakan justru diletakkan begitu saja di sudut-sudut kantor.
"Barang-barang yang sudah tidak berguna, dihapuskan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ini menunjukkan managemen tidak baik. Harus buat ruang khusus untuk gudang. Kita mulai pengarsipanlah. Disekolah juga di lorong-lorong ada tumpukan kursi. Mulailah di rumah tangga masing-masing kita kelola, kita atur. Ini kecil dan saya perhatikn. Jangan sampai tidak. Ini mempengaruhi pola kerja kita," ungkapnya.
Banyaknya permasalahan yang ditemukannya tak hanya di kantor pelayanan tapi juga di jalanan. Misalnya, pot bunga yang pecah namun tetap dibiarkan, pemasangan spanduk yang salah, pamflet dan leflet yang tertempel di dinding fly over hingga fly over yang belum di cat. Paparannya ini membuktikan lemahnya pengawasan di tingkat SKPD dan jajarannya di DKI.
"Pengawasan di lapangan, kita lemah disitu. Dinas, SKPD pengawasn lapangan kita lemah. Kontrol lapangan kita kurang. Checking lapangan perlu diperbaiki. Kalau proyek sudah berjalan, itu checkingnya," terangnya.
"Perencanaan proses kegiatan juga harus betul-betul direncanakan. Seperti Tanah Abang, kapan dibersihkan, setelah itu melakukan apa, bahan-bahan apa yang disiapkan, jangan tanpa perencanaan, pontang panting kita nanti," ucapnya.
(bil/mpr)
