Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan bahwa yang berhak menjawab dan menentukan adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Keputusan capres itu yang tentukan Ibu Megawati. Kami sebagai kader ikut dan patuhi ketertiban itu. Jadi, tunggu nanti saja lah," kata Bambang saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2104).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan namanya ingin membuat persepsi. Ya, enggak apa-apa. Silakan saja. Tapi, ini kan sekali lagi Bu Mega yang tentuin. Kalau kita sih pasti senang di eksekutif ada Jokowi, Ganjar, Risma, Teras Narang," ujar Bambang.
Ketua DPP PDIP lainnya, Maruarar Sirait, sejauh ini PDIP terus memberi dukungan terhadap Jokowi untuk terus mengurus persoalan Jakarta. Berbagai persoalan utama seperti banjir, macet, dan pelayanan birokrasi terus diperbaiki dengan solusi yang masih proses.
"Partai akan terus bergerak menjaga dia selama memimpin Jakarta," kata Maruarar kepada detikcom, Rabu (1/1/2014).
Adapun Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan mengatakan sudah sebaiknya Jokowi maju dalam Pilpres tahun ini. Alasannya, bila jadi presiden, persoalan utama Jakarta akan dibantu menjadi prioritas pemerintah pusat.
"Nggak masalah saya pikir memang sudah sebaiknya Jokowi maju Pilpres. Masalah Jakarta akan terus berjalan. Masalah macet, banjir itu perlu peran dari pemerintah pusat," kata Azaz saat dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2014).
Dia menilai selama ini sebagai Gubernur DKI, Jokowi memprioritaskan rakyat. Semangat dan sikap yang tegas terhadap bawahannya menjadi harapan rakyat. Keunggulan Jokowi juga selalu evaluasi terhadap suatu masalah untuk dicari solusinya dan diselesaikan. "Dia pekerja ulet. Selalu menggunakan kasus yang muncul untuk sebuah perbaikan," ujarnya.
Azaz pun yakin dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang siap menggantikan apabila Jokowi maju menjadi capres. Hal ini terlihat ketika Ahok selalu mendukung dan membela kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. "Soal siap tidak siap, Ahok siap sepertinya. Toh gubernur kan posisi politis, soal tekhnis kan ada para kepala dinas," jelasnya.
(brn/brn)











































