Sindir DPRD, Jokowi: ABPD 2014 Ngga Rampung-rampung Ajak Tarung Saja

Jakarta - Sejak Oktober 2013, Pemprov DKI sudah menyerahkan rancangan APBD kepada DPRD DKI untuk segera dipelajari dan diteliti. Hingga saat ini, RAPBD tersebut masih belum disahkan. Disela-sela arahannya pada camat dan lurah, Gubernur DKI Joko Widodo mengeluhkan lambannya pengesahan DPRD.

"Perlu saya sampaikan Maret 2014, kegiatan harus berjalan. Nggak kayak kemarin baru jalan Juli. Sehingga nanti tidak pontang panting akhir tahun. Kebiasan itu harus dihilangkan. Meskipun sampai sekarang persetujuan belum," ujar Jokowi.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam acara Pengarahan Gubernur Kepada SKPD, Camat dan Lurah 2014 di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (3/1/2013). Acara ini dihadiri sekitar ratusan PNS lebih.

Secara tersirat, ia menyampaikan keberatannya atas lambannya pengesahan APBD DKI 2014 oleh DPRD. Bahkan ia sempat menyatakan untuk mengajak anggota DPRD 'bertarung' jika menyulitkan pengesahan tersebut.

"Nggak rampung-rampung, ajak tarung aja. Kita ini jangan setengah-setengah. Kalau iya, iya, tidak-tidak. Kita sudah masukkan Oktober awal. Kita ngomong apa adanya," ungkap mantan Walikota Solo ini dan disambut tawa bawahannya.

"Kalau dinamika seperti ini, kita memulainya terlambat lagi. Kita kan mitra dengan dewan tidak saling gesekan di sini," lanjutnya.

Selain itu, nilai pengajuan APBD yang meningkat setiap tahunnya dinilai Jokowi sebagai sebuah lompatan yang harus dibarengi dengan kinerja bawahannya. Meski penyerapan APBD baru mencapai 84,5 persen, ia mengapresisasi kerja para camat dan lurah yang sudah semakin baik.

"Lompatan ini harus dibarengi kehati-hatian. Realisasi 2013 masih rendah, 84,5%. Artinya membelanjakan uang saja kita belum bisa. Yang di kelurahan dan di kecamatan sudah bagus, 98% realisasinya bagus skali. Tapi, realisasi belum tentu kualitas. Itu tetap saya cek juga. Jangan sampai uangnya habis, kualitas barangnya bagus nggak," terang alumni UGM ini.

Permasalahan RAPBD 2014 antara pemprov DKI dan DPRD memang sempat mencuat saat Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama menyoroti adanya anggaran yang sudah dihapus olehnya namun kembali muncul dalam pembahasan di tangan dewan. Ia mensinyalir adanya permainan antara dinas dan anggota DPRD sehingga angka tersebut muncul kembali.

(bil/mpr)