Hak Angket 'Gulingkan' Ratu Atut Mulai Bergulir, Ini Sikap PKS Banten

Serang - Pimpinan DPW PKS Banten bersama Fraksi PKS DPRD Banten menyatakan abstain mengenai hak angket yang saat ini mulai bergulir di kalangan anggota DPRD Banten. Mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh karena bukan bagian koalisi pengusung Atut.

Ketua DPW Banten Irfan Maulidi didampingi Siti Saidah Silalahi sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS dan Tuti Elfita, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten menyampaikan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (2/1/2014).

"PKS sangat tidak berkepentingan dengan posisi gubernur Banten. Kami bukan mitra koalisi mereka. Angket seharusnya diusung oleh mitra koalisi sebagai tanggung jawab pengusung," ungkap Irfan di ruang Fraksi PKS DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Palima Serang.

Irfan menilai angket adalah langkah politis. Sehingga yang sangat berkepentingan adalah partai yang berada di mitra koalisi.

"Sekali lagi, PKS tidak mau dilibatkan dalam urusan yang sangat politis. Kami menawarkan solusi dengan mencalonkan sendiri gubernur tapi tidak terpilih, maka ya sekarang ini langkahnya dari mitra koalisi mereka yang paling berkepentingan," tuturnya

Irfan menegaskan PKS memilih untuk memastikan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat Banten tidak terganggu. Masih menurut Irfan masih PR, yakni melantik bupati Lebak yang baru. Dia mengaku belum menerima laporan tertulis secara kelembagaan dewan.

"Saya belum terima laporan resmi kelembagaan (DPRD Banten) dari Kabupaten Lebak," tandasnya.

(trw/trw)