Presiden Harus Ambil Sikap Tegas kepada Kapolri

Jakarta - Desakan mundur terhadap Kapolri Jenderal D'ai Bachtiar makin menguat. Desakan itu mundur berkaitan dengan sejumlah kasus yang saat ini dinilai sebagai bentuk kegagalan Kapolri dalam memimpin institusi kepolisian. Sejumlah kasus itu antara lain, kasus bentrokan antara warga sipil dengan polisi di Bojong yang menyebabkan belasan orang mengalami luka tembak, kasus kecelakaan di Tol Jagorawawi dan kasus Munir. Dalam kasus Munir aparat polisi yang berangkat ke Belanda dinilai tidak memiliki kesiapan sehingga kesulitan saat melakukan investigasi di Belanda. Dari semua kasus itu presiden haru mengambil sikap tegas terhadap Kapolri.Desakan mundur itu salah satunya datang dari anggota Ketua YLBHI Munarman saat dihubungi detikcom melalui telepon di Jakarta, Kamis (25/11/2004). Munarman menilai malah saat ini Polri terkesan menutupi kelemahan dalam melakukan investigasi kasus kematian Munir dengan mengumumkan penangkapan Rois. "Penangkapan Rois dengan sendirinya akan mengalahkan isu Munir dan kasus Bojong. Rois kan ditangkap sudah lama, kenapa baru sekarang diungkapkan," kata Munarman tidak melihat ada hal yang membanggakan, yang telah dilakukan oleh Kapolri. "Sebaiknya dia mundur saja, ataupun presiden dapat memecatnya," katanya.Sementara itu anggota DPR RI dari FDIP, Tjahyo Kumolo juga menyarankan hal yang sama. Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secepatnya dalam waktu dekat ini mengusulkan nama calon pengganti Kapolri yang baru kepada DPR. "Akhir-akhir ini semakin banyak kejadian di masyarakat, yang mengarah kepada kesalahan oknum Polri. Presiden sudah haru mengusulkan nama pengganti Kapolri kepada DPR," ungkap Tjahyo saat dihubungi melalui telepon.Kinerja Kapolri juga disorot oleh Komisi III DPR. Pada rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri Kamis (25/11/2004) hari ini, anggota-anggota Komisi III DPR mempermasalahkan kinerja polisi akhir-akhir ini yang justru semakin jauh dari harapan.Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif yang dihubungi detikcom mengatakan, kinerja Kapolri dan jajarannya terkesan melemah dalam kurun waktu belakangan ini. Ia juga menyayangkan masih kentalnya pendekatan kekerasan yang digunakan dalam meangani aksi unjuk rasa, seperti halnya peristiwa UMI Makassar dan peristiwa penembakan terhadap warga di Bojong. "Presiden dan pemerintah harus melakukan perbaikan menyeluruh di instansi penegakhukum itu," katanya. Syafii juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan pendekatan kekerasan yang dilakukan Polri dalam mengamankan aksi massa. Tindakan aparat di Bojong yang menangkap massa dari dalam rumahnya adalah tindakan yang menunjukkan profesionalisme yang buruk."Belakangan profesionalisme Polri terlihat jauh menurun. Presiden harus melakukan perbaikan di tubuh Polri," katanya. (mar/)