.webp)
"Kita mempunyai loket yang dipandu KPK, tapi memang belum semuanya ada karena keterbatasan SDM. Kemudian kita juga menganjurkan agar konsumen melakukan transaksi langsung ke loket," ujar Hendarman dalam jumpa pers 'Pelaksanaan Program Strategis BPN 2013' di Kantornya, Jl. Sisingamangaraja No 2, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2013).
Selain itu BPN juga telah menjalankan 44 dari 58 item rekomendasi output dari KPK di tahun 2013. Sebagian besar item output tersebut adalah mengenai transparansi.
"Jadi kalau konsumen menemukan praktik percaloan dapat langsung melaporkan kepada website kantor pertanahan. Alamat website nya tertera di setiap kantor pertanahan," imbuhnya.
BPN juga berupaya memisahkan antara 'kantor depan' dan 'kantor belakang' untuk menghindari praktik percaloan. Dengan demikian dapat memperkecil kemungkinan penyalahgunaan wewenang pejabat kantor pertanahan.
"Jadi konsumen kalau transaksi hanya di kantor depan saja. Ke depannya kita akan buat semua bentuk kantor pertanahan itu ada pemisah antara kantor depan dan belakang. Jadi memperkecil kemungkinan konsumen berkomunikasi dengan pejabat pertanahan," pungkasnya.
(bag/ndr)
