.webp)
Pemprov DKI dengan pihak-pihak terkait mengevaluasi Program Jakarta Sehat dan sistem Kartu Jakarta Sehat. Hasilnya, upaya pencegahan penyakit di tingkat Puskesmas masih lemah dibanding upaya pengobatan. Pun infrastruktur dan SDM di tingkat Puskesmas kurang.
Kekurangan itu mengemuka dalam rapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dengan Tim Jakarta Sehat yang dihadiri Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, Dirut RSCM Czeresna Heriawan Soejono dan Dekan FKUI Ratna Sitompul di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013). Tim Jakarta Sehat melaporkan perkembangan Program Jakarta Sehat.
"Untuk pengobatan cukup baik. Untuk preventif dan promotif atau pencegahan penyakitnya itu masih perlu ditingkatkan," ujar Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua hal perbaikan itu dibutuhkan untuk menghadapi sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Bila BPJS sudah berlaku, maka pemegang KJS yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS bisa dilayani untuk 155 macam penyakit.
Sementara itu Dekan FKUI Ratna Sitompul menambahkan bahwa kekurangan dalam Program Jakarta Sehat ini adalah kekuranglengkapan infrastruktur dan SDM di Puskesmas.
"Sebagian besar harus perlu perbaikan kelengkapan infrastruktur dan SDM," ungkap Ratna.
Pihaknya sudah mengevaluasi dan meneliti Puskesmas percontohan di DKI untuk melihat kelengkapan infrastruktur dan SDM. Penelitian itu akan diserahkan FKUI kepada Dinkes DKI dan Sudinkes untuk ditindaklanjuti.
"Kekurangan itu harus dilengkapi untuk mencapai standar. Tapi itu baru beberapa Puskesmas saja," imbuh Ratna.
Salah satu usaha perbaikannya nanti adalah mengirimkan dokter yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan plus konsultasi kesehatan untuk beberapa penyakit spesialis.
"PPDS di Puskesmas akan beri pelatihan kepada dokter Puskesmas sehingga kualitas dan kapasitas menangani permasalahan meningkat," imbuhnya.
Sedangkan di tingkat RSUD di DKI, FKUI akan mengirimkan beberapa konsultan untuk melakukan beberapa operasi yang belum bisa dikerjakan. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dokter RSUD di DKI.
Ke depan, FKUI akan bekerja sama dengan Dinkes DKI merancang program pelayanan kesehatan di masyarakat serta memperbaiki sistem rujukan. FKUI juga memperhatikan kepada kesehatan remaja putri dan perempuan di DKI.
"Dan bagaimana kita melakukan monitoring kepada wanita remaja putri agar mereka menjaga kualitas hidup dan organ reproduksinya, mempersiapkan diri untuk menjadi ibu yang baik. Saat menikah, kami akan berikan pelatihan kepada mereka, saat merek hamil akan kami lakukan antenatal care. Kemudian pas lahir akan beri makanan tambahan dan pantau sampai 7 tahun. Itu perencanaan jangka panjang," papar Ratna.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati ketika ditanya rencana penambahan 600 dokter untuk ditempatkan di DKI mengatakan, para dokter itu akan masuk melalui jalur tes umum.
"Kalau di milis-milis kan bulan ini udah di diklat. Sehingga bulan Januari awal kalau dapat itu tinggal kita bagi mana yang kekurangan," imbuhnya.
Pembagiannya, tergantung pasien. Bila ada RS atau Puskesmas yang kelebihan pasien, para dokter ini bisa disalurkan. "Kalau di situ kurang maka ada penambahan. Di bulan Januari nanti kita dapat dari BKD dan tenaga itu akan kita bagi kepada RS dan Puskesmas yang membutuhkan," jelas Dien. (nwk/mad)
