Jokowi Dilema Soal Lokalisasi Pelacuran

Jakarta -

Geliat praktik prostitusi di Jakarta sudah bukan hal yang baru. Namun belakangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencermati kondisi prostitusi di ibu kota sudah semakin parah dan mengkhawatirkan.

Gagasan Ahok melokalisasi prostitusi sebagai salah satu solusi ditolak keras sejumlah kalangan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan tak setuju.

Ahok mengungkapkan wacana ini sudah pernah dibahas dengan Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum melihat adanya peluang untuk mewujudkan rencana lokalisasi pelacuran.

“Kita pernah lempar dan tes ke publik, tapi banyak yang cela kita kan. Itu masalahnya. Pak Jokowi juga dilematis,” kata Ahok kepada detikcom di ruang kerjanya, Rabu (18/12).



Serupa dengan Jokowi, Ahok pun mengakui susah mengambil pilihan dalam hal ini. "Di satu pihak kalau kita katakan ada lokalisasi, semua orang marah sama kita, seolah kita melegalkan prostitusi," ujar Ahok.

Padahal, Ahok menekankan, upaya melokalisasi tak berarti pemerintah mengizinkan prostitusi. Sebaliknya, langkah ini akan mempermudah mengindentifikasi dengan jelas para pelaku praktik prostitusi dan membantu mereka yang terjebak menjadi pekerja seks sebagai korban masalah ekonomi dan sosial.

Selain itu, lokalisasi resmi bisa membantu pemerintah membatasi dan mengendalikan dampak negatif pelacuran, seperti penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS.

Jokowi sendiri sejauh ini masih belum bisa mengambil keputusan apakah setuju atau menolak lokalisasi. Termasuk belum dapat memberi solusinya bagaimana. "Wah belum mikir, belum mikir," ujar Jokowi kepada detikcom seusai meninjau Gereja Katedral, Selasa malam (24/12).

(brn/brn)