TKI Masih Sering Dieksploitasi

Menyisir Perlindungan TKI (11)

TKI Masih Sering Dieksploitasi

- detikNews
Jumat, 27 Des 2013 07:01 WIB
 TKI Masih Sering Dieksploitasi
Foto: Teguh Hendro Cahyono
Dubai - Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah sebuah kewajiban Pemerintah Indonesia. Perlu strategi dan manajemen yang benar dari hulu hingga hilir. Kenyataannya, tidak sedikit WNI yang jadi korban perdagangan manusia. Berikut wawancara dengan Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono.

-Berapa posisi jumlah tenaga kerja kita di luar negeri saat ini dan konsentrasinya dimana saja?

TKI di luar negeri saat ini tidak kurang dari tiga jutaan yang tersebar di 160 negara, konsentrasinya di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, PEA, Qatar, Kuwait dan Asia Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Jepang

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

-Bagaimana observasi BPN2TKI tentang moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah?

Moratorium itu lebih dikhususkan bagi penempatan TKI penatalaksana rumah tangga atau biasa juga disebut TKI sektor informal. Kita melakukan moratorium sejak 2009 dan 2010 ke sejumlah negara yang kita pandang kurang dapat memberikan perlindungan bagi TKI. Dampaknya antara lain penurunan jumlah penempatan TKI rumah tangga sekitar 150 ribu orang per tahunnya, berkurangnya kasus TKI yang muncul, peningkatan bargaining position kita terhadap negara tujuan penempatan, dan bergesernya penempatan ke negara yang lebih baik kondisi perlindungannya. Tapi disayangkan dalam masa moratrium masih saja terjadi arus penempatan secara gelap ke negara-negara tertutup.

-Mengapa para TKW kita tidak takut bekerja di tempat konflik seperti di Suriah?

Itu karena ketidaktahuan. Para TKI tidak tahu bagaimana buruk dan gawatnya kondisi di negara konflik itu. Mereka dicekoki janji dan gambaran palsu oleh calo TKI. Mereka tidak tahu cara untuk bekerja ke luar negeri. Akibatnya manut saja mau dikirim ke negara mana pun. Yang sedang dimoratorium sekali pun. Pokoknya bekerja. Tahu-tahu setelah di negara setempat muncul masalah. Ini tantangan kita untuk menyadarkan para calon TKI supaya mengerti betul gambaran dan risiko sebelum memutuskan menjadi TKI. Susahnya, sering karena kondisi ekonomi, risiko itu disepelekan.

-Seberapa besar sih keuntungan bisnis TKW?

Keuntungan bagi siapa? Bagi jaringan pelaku penempatan TKI, yang resmi maupun yang gelap, pastinya menguntungkan. Kalau tidak, buat apa menempuh segala upaya agar selalu ada TKI yang bisa dikirimkan. Mereka mendapat fee dari calon majikan atau agen di luar negeri. Atau membebankan biaya dari gaji TKI jika pengguna tidak memberi fee. Bagi pihak-pihak terkait lainnya, bisnis ini juga menjanjikan uang.

Bayangkan jika setiap hari ada seribu TKI yang berangkat dan seribu yang pulang, nah, berapa seat penerbangan, berapa pertukaran dan pengiriman uangnya? Ini yang sering disalah-kaprahkan dengan istilah TKI sebagai pahlawan devisa. Sebenarnya uang itu tidak nyangsang ke kocek Pemerintah tapi langsung dibawa dan digunakan oleh TKI ke keluarganya. Pemerintah tidak berorientasi bisnis dalam penempatan TKI, melainkan lebih kepada memberikan pelayanan dan pengawasan kepada proses penempatan. Dan kalau terjadi masalah, ya menyelesaikannya.

-Benarkah ada mafia di balik masalah TKW?

Rupanya memang masih banyak yang mengeksploitasi TKI. Beberapa hari yang lalu kami menggerebek tempat penampungan TKI gelap. Kami juga sering menindak supir angkutan pemulangan TKI yang dilaporkan memaksa TKI memberi uang ekstra. Itu sekadar contoh adanya pihak-pihak yang masih saja melakukan eksploitasi dalam penempatan TKI.

-Bagaimana menghentikan semua ini dan upaya yang dilakukan BNP2TKI?

BNP2TKI tidak bakalan bisa membereskan masalah ini sendiri. Begitu juga Kemlu, Kemenakertrans, Polisi, Imigrasi, atau siapa pun. Semua harus saling terkait. Untuk memberantas pengiriman TKI gelap misalnya, harus dilakukan pencegahan sejak di kampung oleh perangkat desa, di perjalanan oleh polisi, di airport oleh imigrasi, di pelabuhan termasuk pelabuhan gelap oleh petugas yang berwenang.

Kemenakertrans dan BNP2TKI juga mesti kompak dan sering-sering turun lapangan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengupayakan agar TKI terlindungi, terhindar dari eksploitasi.

(jor/bpn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads