KPK Tak Setuju Mendagri Lantik Hambith Bintih, Koruptor Harus Dilawan

Jakarta - KPK tegas menolak sikap Mendagri Gamawan Fauzi yang akan melantik Bupati Gunung Mas, Kalteng, Hambith Bintih yang sudah menjadi tersangka penyuapan kasus Akil Mochtar. KPK menilai pemerintah harus berani menunjukkan sikap mendukung pemberantasan korupsi.

"Kemendagri harus berani tidak populis untuk melawan koruptor yang memang harus dibikin jera," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (25/12/2013).

Menurut Bambang, semestinya pelaksanaan suatu hak konstitusionalitas tidak boleh merugikan negara, apalagi merugikan hak dan daulat rakyat sebagai sang pemilik kedaulatan sejati.

"Hak konstitusionalitas itu harus berpijak dan berpucuk pada kepentingan kedaulatan rakyat dan bila tidak, itu adalah salah kaprah sehingga sudah saatnya diluruskan," jelas Bambang.

Alasan lainnya, tambah Bambang, pelantikan itu justru menyebabkan ketidakpercayaan yang kian meluas pada pemerintah daerah karena dipimpin oleh orang yang diduga korupsi yang sekarang sedang ditahan di Guntur.

"Dan pasti tidak bisa memimpin secara efektif. Kemendagri harus berani tidak populis untuk melawan koruptor yang memang harus dibikin jera," tutup Bambang.


(ndr/trq)