Eks Anggota DPR Bongkar Permainan di Senayan Jelang Pemilu

Jakarta - Berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota DPR jamak diketahui dari banyaknya politisi Senayan yang terseret kasus korupsi di KPK. Berbagai proyek menjadi bancakan untuk memperkaya diri, terlebih saat menjelang Pemilu.

Salah seorang mantan anggota DPR yang mengundurkan diri karena berpindah partai, Enggartiasto Lukita, menceritakan bagaimana pola penyelewengan itu massif dilakukan. Mulai dari penanggaran hingga penentuan target anggaran.

"Kalau sekarang yang 'disiram' semuanya. Misal apakah ada tolak ukur desa tertinggal? Dulu saya pernah minta harusnya kita tak perlu tetapkan desa mana. Dana bantuan daerah tak perlu panja, ada kriterianya. Sekarang desa teringgal tak dapat, desa yang maju dapat (anggaran)," ujar Enggartiasto Lukita dalam diskusi di Kantor Partai NasDem, Jl RP Soeroso, Jakpus, Senin (23/12/2013).

Mantan anggota komisi I DPR itu blak-blakan bercerita dana untuk alokasi daerah yang tidak sesuai target, karena ditentukan tergantung diplomasi atau peran sang kepala daerah.

"Betapa banyak desa miskin karena bupatinya tak punya akses ke Senayan? Air bersih juga sama, begitu banyak masyarakat di desa tak ada bantuan air bersih, tapi yang tinggal di tengah perkotaan dapat," ujarnya.

Hampir semua komisi menurut Enggar bermain pola bancakan seperti ini, bahkan termasuk komisi yang mengurus masalah agama, komisi VIII.

"Seluruh lini, kementerian agama pun dengan dalih kerukunan umat beragama anggaran itu sudah diplot," ucap mantan politisi senior Golkar itu.

"Pendidikan juga masih ada voucher, siapa (anggota DPR) yang bagikan dan bagaimana. Dari dulu dan sekarang meningkat. Lalu mengapa jumlah madrasah antar Kemenag dan Kemendikbud tak pernah sama?," lanjutnya.

Sampai-sampai ada joke, jumlah madrasah banyak tapi tidak punya komputer, dan jumlah komputer banyak tapi tak ada madrasah. Menurut Enggar, dengan adanya peran dewan sampai membagikan alokasi daerah, DPR sudah kelewatan.

"Fungsi DPR menjadi 4, tidak hanya anggaran, legislasi dan pengawasan. Tapi DPR menjadi eksekutif karena ikut bagi-bagi. Misal ada 100 traktor dan bisa dibagikan oleh komisi 4 kepada petani," paparnya.

"Jadi itu praktek-praktek yang bisa dilakukan," imbuh Enggar yang kini berjaket NasDem.

(iqb/van)