Diminta Mundur, Sekda Pemprov Jatim Menolak

Surabaya - Gagalnya ujian penerimaan CPNS di Jawa Timur (Jatim) berbuntut. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Soekarwo dituntut mundur sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Namun, Soekarwo menolaknya. Permintaan mundur terhadap Soekarwo disampaikan Ahmad Siroj, anggota Komisi A DPRD Jatim saat acara hearing Komisi A dengan Soekarwo beserta jajarannya di gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Surabaya, Kamis (25/11/2004). Hearing ini berlangsung selama 3 jam 10 menit. Tanya jawab berlangsung sengit. Sejumlah anggota Komisi A meminta Soekarwo bertanggung jawab atas kegagalan ujian CPNS yang memalukan dan mencoreng nama baik daerah Jatim. "Bapak yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebaiknya Bapak untuk mengundurkan diri dari jabatan Sekda," imbau Siraj dari Fraksi Demokrat Keadilan itu. Terhadap imbauan ini, Soekarwo menegaskan dirinya tidak akan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Saya ini ibaratnya koki di restoran. Kalau masakan enak atau tidak, yang mengatakan ya kepala restoran. Jadi, mengenai tuntutan mundur, saya serahkan kepada orang yang mengangkat saya, yaitu gubernur," ungkapnya. Sementara anggota Komisi A lainnya Syamsul Hadi dari FKB mengusulkan agar masalah kegagalan ujian CPNS ini dibahas lebih lanjut di tingkat pansus atau paripurna. "Dengan forum yang lebih besar itu, akan bisa diungkap apa di balik kegagalan ini, apakah ada unsur sabotase, markp up, persoalan tender, perencanaan, dan lain-lain. Kasus secara hukum juga bisa dilakukan," ujarnya. Sementara itu, sejumlah anggota Komisi A juga meragukan kesiapan Pemprov Jatim untuk menyelenggarakan ujian CPNS pengganti pada 2 Desember mendatang. Anggota Komisi A sempat meminta agar Pemprov Jatim menunda pelaksanaan ujian itu, sampai benar-benar panitia siap. "Karena intuisi Pemprov lemah saat proses pencetakan kemarin, jangan-jangan nanti 2 Desember lebih amburadul. Saya meminta Pemprov mengusulkan ke pusat agar pelaksanaan ujian serentak 2 Desember itu, diundur sampai panitia di daerah-daerah siap," kata Romadon dari FKB. Soekarwo sendiri optimistis pelaksanaan ujian CPNS 2 Desember mendatang akan berlangsung dengan baik. Dia juga optimistis, materi ujian bisa selesai dicetak sebelum 2 Desember, karena sudah ada jaminan dari Dirut PT Temprina Dahlan Iskan. "Pak Dahlan Iskan berjanji bisa menyelesaikan pencetakan itu dua hari sebelum hari H. Jadi, saya kira mampu, karena soal dari Jakarta akan tiba pada 27 Desember. Jadi, saya kira dua hari sebelum H, pencetakan naskah ujian bisa selesai," kata dia. Menurut Soekarwan, materi ujian untuk 2 Desember nanti akan dicetak oleh PT Temprina, bukan PT PURI lagi. Mengenai nilai kontrak, Soekarwan mengaku belum tahu. "Nilai kontrak pastinya belum tahu, tapi Jakarta mengalokasikan Rp 1,7 miliar. Namun, itu masih dalam tataran lisan," ungkapnya. (asy/)