Politik Uang Picu Meningkatnya Golput dalam Pemilu

Jakarta - Praktik politik uang (money politics) seringkali terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang dinilai sangat membahayakan sistem politik, karena dapat memicu meningkatnya apatisme publik terhadap pemilihan umum.

"Ini sangat bahaya. 10-20 persen tetap bahaya karena kecenderungan ke depan angka golput makin banyak. Terakhir saja 30-40 persen angka golput tergantung daerahnya, dan ini bisa meningkat terus," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V No 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2013).

Menurut Didi, dalam konteks Pemilu legislatif, politik uang lebih berbahaya lagi dibandingkan Pemilu eksekutif. Dia mencontohkan, jika satu kursi untuk DPR RI di sebuah dapil bernilai 50 ribu suara setelah BPP, namun 35 ribu suara didapat dari politik uang. Sementara suara murni 15 ribu. Akhirnya akan melahirkan anggota legislatif yang korup, karena dihasilkan dari politik yang transaksional.

Setelah menjadi anggota dewan dan berkinerja buruk, kata Didi, publik akan apatis dan golput dalam Pemilu berikutnya.

"Ini seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009, yang tadinya memberi harapan baru, ternyata calon-calon harapan tadi terlibat malpraktik kekuasaan. Publik menjadi tidak percaya," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menambahkan, politik uang memiliki korelasi terhadap sistem kepartaian. Sistem multipartai dengan jumlah partai yang gemuk cenderung menciptakan kompetisi antar parpol yang tidak sehat karena berlomba berdasarkan transaksional, bukan penawaran program, kinerja atau ideologi.

"Parpol berlomba-lomba menjadi mesin pemburu suara yang mengejar semua segmen (catch all) untuk mendapat suara sebanyak-banyaknya. Ideologi jadi tidak penting di sini, tapi yang penting adalah logistik," kata Burhan.

Akhirnya, lanjut dosen politik UIN Jakarta ini, parpol melakukan pendekatan transaksional terhadap pemilihnya. Bukan pendekatan kinerja.

Sementara batas ideologi antara nasionalis dan agama menjadi kabur. Karena semua parpol memainkan cara yang sama untuk memburu suara.

"Jadi sebenarnya partai politik itu punya kontribusi yang besar terhadap pragmatisme masyarakat untuk menerima politik uang. Karena kinerja mereka buruk, tapi melakukan pendekatan transaksional terhadap masyarakat," jelasnya.

(rmd/van)