Orang Golkar Lama Diminta Jangan Campuri Partai Lagi
Rabu, 24 Nov 2004 17:27 WIB
Jakarta - Ini peringatan buat orang-orang Golkar lama agar jangan mencampuri urusan partai lagi. Apalagi dengan membawa gaya lama yang otoriter dan sangat powerful."Sudah lah. Ini sudah bukan waktunya lagi. Kita khawatir mereka akan membuat menjadi Golkar lama lagi yang sangat powerful. Kita tentu melawan gagasan yang membuat Golkar tidak demokratis lagi. Toh dulu mereka adalah orang-orang yang duduk di dewan pembina yang memiliki hak veto terhadap keputusan DPP."Demikian tukas anggota Panitia Pengarah Munas Golkar Ferry Mursyidan Baldan yang juga anggota FPG DPR saat ditemui wartawan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (24/11/2004)."Kami tentu mengimbau agar jangan sampai percaya dengan perkataan mereka. Jangan-jangan ini seperti permen yang diberi racun. Jangan jadikan partai sebagai alat lagi." ujarnya.Ferry mengingatkan, Golkar saat ini sudah membangun sistem rekrutmen melalui kaderisasi. "Jadi berperan sajalah sebagai pinisepuh. Jangan campuri masalah tatib lagi. Kita bukan sekadar melawan. Tapi kita justru khawatir kalau mereka tetap turun sampai sekarang, lalu kapan zaman kami," tukasnya.Hal senada disampaikan anggota FPG DPR Syarfi Hutauruk. Dia pun langsung merujuk pada mantan Dewan Penasihat Golkar Muladi yang menyatakan Wiranto dan Jusuf Kalla layak menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar. Bahkan Muladi menganjurkan Wiranto dan Surya Paloh bersatu untuk mengalahkan Akbar."Sudah lah. Dulu kan mereka juga yang merusak Partai Golkar. Jangan campuri lagi. Toh Muladi yang mengatakan itu, apa hak dia. Kalau sudah mundur dari Golkar, ya mundur saja. Tidak usah urusi kerjaan orang lain," tukas Syarfi.Anggota FPG DPR lainnya Musfihin Dahlan juga berpendapat serupa. "Orang-orang tua janganlah lagi ikut campur urusan dalam partai. Kita kan sudah berubah. Dulu Golkar otoriter, sekarang sudah reformasi. Biarlah kami-kami yang mengurus Golkar," ujarnya."Jadi tidak usah merecoki lagi. Apalagi ada kepentingan tertentu. Kami juga minta elit pemerintah tidak perlu memiliki kedudukan politik di partai," tandas Musfihin.
(sss/)











































