Jokowi: Bukan Siapa Yang Salah, Tapi Penegakan Hukumnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan memprioritaskan pembangunan perlintasan kendaraan di beberapa titik pasca kecelakaan maut antara KRL Tanah Abang-Serpong dan truk BBM. Namun, ia menekankan jika hal terpenting adalah masalah penegakan hukum.

"Ini memang harus kita bangun segera. Meskipun sebetulnya yang paling penting adalah penegakan hukum," ujar Jokowi di stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (10/12/2013).

Penegakan yang dimaksudnya adalah budaya masyarakat yang sadar dan tertib hukum. Jika masyarakat sudah tertib hukum, kecelakaan yang kerap terjadi di perlintasan kereta akan berkurang.

"Artinya siapapun dia entah itu gubernur, entah wali kota atau menteri kalau sudah lewat palang kereta api, pintu kereta api kalau sudah membunyikan tanda, ya berhenti," jelasnya.

Hari ini ia bersama Dirut PT KAI, Ignatius Jonan dan Kadis PU DKI, Manggas Rudi Siahaan melihat lokasi kejadian dari atas kereta yang melaju dari stasiun Palmerah hingga stasiun Pondok Ranji. Jokowi melihat langsung kondisi lintasan kereta yang menikung sebelum perlintasan kereta.

"Keterangan dari masinis jalur ini memang termasuk sulit, mereka juga selalu membunyikan tanda bel. Ini sebenarnya cuma gara-gara orang melanggar lalu lintas saja," ungkapnya.

Usai meninjau lokasi tersebut, Jokowi langsung menginstruksikan agar Dinas PU melakukan pengukuran esok hari (11/12). Setelah itu, baru akan ditentukan apakah perlintasan tersebut akan dibangun melayang atau bawah tanah.

Pembangunan ini dilakukan di 4 titik utama yang dijadikan sebagai prioritas. Pengerjaannya akan sepenuhnya ditangani oleh Dinas PU DKI dan akan dimulai sekitar bulan April 2014.

"Kita akan prioritaskan untuk segera cepat bangun. Ini masalah keterlambatan selama 20-25 tahun enggak diurusi," pungkasnya.

(mnb/jor)