Bambang Widjojanto: Ongkos Politik Mahal Picu Korupsi

Jakarta - KPK menyatakan kencenderungan korupsi menjelang pemilu tak bisa dipungkiri memang meningkat. Jelang Pemilu tahun 2014, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, adalah masa-masa ketika di mana para peserta pemilu mulai mencari biaya politik sebanyak-banyaknya. Ongkos politik yang masih sangat tinggi di Indonesia, dituding Bambang sebagai salah satu faktor penyebab teori tersebut.

Berikut ini petikan wawancara detikcom dengan Bambang ketika di salah satu restoran di Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (10/12) pekan lalu.

Bagaimana peningkatan kecenderungan korupsi jelang pemilu?
Karena proses demokratisasi sangat tinggi menyebabkan biaya politik yang high cost sehingga intensitas transaksional meningkat. Pada setiap pemilu, para pesertanya perlu dana yang banyak untuk bisa terlibat apalagi untuk memenangkan proses itu.


Biaya yang tinggi itu tidak mungkin dihasilkan dari penghasilannya semata. Kalau yang punya duit bisa terjun langsung, yang tidak punya modal, dia bisa mulai berkomunikasi dengan bohir-bohir pundi uang. Itu sebabnya ada kecendrungan tren korupsi meningkat menjelang pemilu.
 
Anda menyebut salah satunya korupsi bisa terjadi di sektor perbankan, bagaimana modusnya?
Mau memahami sosiologi korupsi, ada tiga penyebab, pertama pusat kekuasaan yang memproduksi otoritas. Kedua, di mana capital bekerja dan ada otoritas. 

Ketiga, pusat-pusat terjadinya peredaran uang yakni sektor perbankan itu, di sini kan bisa cash and carry, atau main dari margin fluktuasi nilai dan currency. Cara mengkapitalisasi uangnya gampang banget, yakni rekrutmen pejabat publik pada pusat-pusat kekuasaan masih harus tetap melalui parlemen maka parlemen itu punya koneksi dengan pemegang otoritas itu. Ini bukan tuduhan, tapi peta yang terjadi begitu.
 
Sejak kapan korupsi perbankan untuk pemilu itu mulai terjadi?

Kami kan punya data dan membuat kajian, dari sana kita pelajari siklus, kok sudah 3 kali pemilu yang dirampok bank terus? Ya kan, 1998 bantuan likuidiitas Bank Indonesia Rp 600 triliun. Kemudian, kasus Century itu sudah mulai sejak 2004 ketika ada kasus bank Global, bank BNI 46 ada merger pertama century. Lalu pada 2008 terjadi kasus Century kan, itu satu tahun sebelum 2009. Jadi ini warning dan sekaligus pertanyaan juga, siklus ini masih jalan enggak.
 
Ini modus baru ya?

Makanya tadi saya katakan korupsi itu bermetamorfosa. Salah satu bentuk metamorfosanya itu di sisi pelaku, yang keren, elegan, muda, smart, charming, soleh dan soleha.

Apakah KPK juga tidak bisa masuk?

Itu perbankan, ya kami akan cari jalan. Ngeri ini (sektor perbankan), apalagi selama ini OJK mengatakan dia mengawasi hampir Rp 11.000 triliun aset keuangan.

Mengenai dana optimalisasi sebesar Rp 27 triliun, bagaimana menurut Anda?

Sekarang kami tanya dana itu untuk apa, optimalisasi atau dihabisi? Pasti (dana itu aneh dan rawan dimainkan). Makanya KPK kemudian dalam konteksi ini menanyakan asal usulnya, mekanisme kerjanya, indikatornya, dan kontrolnya nanti.

Kita sudah kirim surat dan minta supaya harus hati-hati. Dana itu kan dibilang berasal dari dana-dana yang dihemat, tapi jangan-jangan itu bukan dana yang dihemat tapi dana yang enggak bisa dipakai lalu dipakai untuk program yang belum dibiayain.

Ada kaitannya sama Pemilu tahun depan, sehingga jumlahnya dua kali lipat dari tahun lalu?

Saya khawatirnya begitu, terus terang saja. Modusnya canggih bos. Rp 27 triliun itu 400 persen dari dana Century.

Bagaimana modusnya untuk mengeruk dana optimalisasi itu?

Menurut saya sederhana, ada dana yang katanya penghematan dan mau dikasih lagi untuk yang perlu. Dari titik ini aja kalau enggak jelas indikatornya, sudah dapat, misalnya lu mau enggak, gua dapat berapa feedback. Samalah kayak dulu kayak model dana PPID. Itu sederhana sekali.

Bagaimana kondisi korupsi di Indonesia dewasa ini? Selain perbankan, apa lagi yang sering jadi ajang korupsi?
Yang paling banyak juga di Indonesia adalah korupsi lewat bantuan sosial. Studi KPK itu menyatakan hampir di semua kementerian ada DIPA mengenai bansos. Dulu di daerah juga ada bansos, trus KPK bikin studi yang mempersoalkn itu, sekarang bansos hilang dan muncullah hibah.

Modusnya berkembang terus. Yang lebih mengerikan lagi sekarang terjadi proses di mana orang yang ingin lindungi usaha dan kepentingannya kemudian menjadi bagian dari partai. Daripada bayarin orang kenapa enggak masuk sendiri saja ke situ. Satu contohnya yang ada di komisi agama kebanyakan orang-orang yang punya travel.

KPK dianggap tebang pilih karena kasus yang bigfish enggak disentuh, termasuk Century?
Kami sudah disebut tersangkanya. Dalam perjalanan kasusnya, orang bilang kasus ini sudah 5 tahun. Di DPR 3 tahun, sedangkan penyidikan di KPK baru 17 Desember tahun lalu, belum sampai setahun.

Kemudian, metodenya DPR itu liberal banget, orang dipanggil dan diperiksa di depan umum. Dalam hukum acara pemeriksaan, seorang saksi diperiksa tidak boleh didengar oleh saksi lainnya.

Saksi lain yang akan diperiksa tahu apa yang ia kemukakan dan dia menyiapkan alibi, akibatnya semua saksi saling ngeblok alibinya. Selain itu, ini keputusannya kan secara politik, sementara kita harus temukan dua alat bukti, makanya kita harus periksa dan rekonstruksi lagi.

Jadi kalau dibilang tebang pilih, itu enggak mungkin kita bela-belain gitu. Sekarang ini 100 persen semua kasus KPK itu dimenangkan di pengadilan, dan itu Cuma KPK satu-satunya di dunia yang begitu. Makanya kita pimpinan itu apa enggak jadi begini (membuka dan mengatupkan jarinya) telor pecah itu kalau kita enggak hati-hati.

(erd/erd)