detikNews
Selasa 10 Desember 2013, 14:50 WIB

Tren Korupsi Menjelang Pemilu 2014

Ini Tiga Potensi Korupsi di Sektor Perbankan Menjelang Pemilu 2014

- detikNews
Ini Tiga Potensi Korupsi di Sektor Perbankan Menjelang Pemilu 2014 Spanduk Jujur Itu Hebat di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto - detiknews)
Jakarta - Tiga kasus korupsi di sektor perbankan terjadi menjelang pemilihan umum. Tahun 1998 atau menjelang pemilu 1999 terjadi penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia senilai Rp 600 triliun. Pada pemilu 2004 ada kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun.

Di tahun 2008 atau setahun menjelang Pemilu 2009, terjadi penyelewengan dana Bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. “Jadi ini warning<\/em> dan sekaligus pertanyaan juga, siklus ini masih jalan enggak<\/em>?”, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan korupsi Bambang Widjojanto kepada detikcom, Jumat (6\/12) pekan lalu di Jakarta.

Bambang menyebut ada tiga indikator di sektor perbankan yang patut diwaspadai karena rentan diselewengkan. Pertama, akan ada penggantian uang, yakni ada perubahan desain dengan uang yang sekarang.


\\\"\\\"


Padahal tahun 2014 akan ada lagi penggantian uang dengan redenominasi. “Pertanyaannya, ngapain<\/em> ganti sekarang kalau sebentar lagi juga akan diredenominasi?. Itu kan pengadaannya bayangin<\/em> saja berapa putaran uang dan berapa yang harus diganti. Belum lagi nanti ganti software<\/em> di tenant. Ini harus diwaspadai,” kata Bambang.

Indikator kedua, berkaitan dengan currencynya. Ketiga, saat ini ada yudicial review kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atas audit terhadap aset-aset negara yang dipisahkan.


Apabila disetujui, nantinya BPK tidak lagi punya kewenangan mengauditkekayaan Negara yang sudah dipisahkan, khususnya yang berbentuk korporasi.

“BPK tidak bisa lagi masuk mengaudit, padahal ada uang Negara di situ. Kemudian, jika sudah berbentuk korporasi, maka cara paling gampang untuk menyebut dirinya sehat, kan pemutihan utang,” kata Bambang.

Menurut Bambang mahalnya ongkos demokrasi menyebabkan biaya politik yang tinggi pada akhirnya memicu intensitas transaksional meningkat. Sudah menjadi siklus rutin, menjelang pemilu, calon anggota legislatif membutuhkan dana kampanye yang besar.

Tentunya dana kampanye yang tak sedikit itu tidak mungkin dihasilkan dari penghasilannya semata. Para politisi, khususnya yang berada di jalur kekuasaan akan menggunakan otoritasnya untuk mencari dana.


“Kalau yang punya duit bisa terjun langsung, yang tidak punya modal, dia bisa mulai berkomunikasi dengan bohir-bohir<\/em> pundi uang,” papar Bambang.





(erd/erd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com