RI Menunggak Biaya Parkir, AS Ancam akan Kurangi Bantuan

Jakarta - Para pejabat berwenang di New York dan Washington sudah semakin kehilangan kesabaran menghadapi kedutaan-kedutaan dan konsulat asing yang tidak membayar biaya parkir dan pajak properti. Mereka mengancam akan memotong bantuan luar negeri AS untuk negara-negara yang membandel dalam urusan parkir tersebut.Masalah para diplomat yang menunggak denda parkir sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Masalah serupa juga terjadi di London, Inggris dan Paris, Prancis. Demikian sperti diberitakan harian bisnis Inggris, Financial Times, Rabu (Rabu/11/2004).Di AS, langkah untuk menahan bantuan sehubungan dengan pelanggaran parkir telah ditingkatkan beberapa tahun ini. Namun kali ini, langkah tersebut diperluas ke pajak properti terhadap gedung-gedung diplomatik.Proposal yang disponsori Senator Hillary Clinton dan Charles Schumer dari New York itu, dimaksudkan untuk mengumpulkan sekitar US$ 195 juta dalam bentuk denda parkir dan pajak properti yang ditunggak. New York City merupakan pangkalan bagi lebih dari 230 konsulat asing dan misi-misi luar negeri untuk PBB.Meski pemerintah asing dibebaskan dari pembayaran pajak properti yang digunakan untuk tujuan diplomatik, namun beberapa negara menyewakan sebagian dari gedung mereka untuk kepentingan bisnis sektor swasta. Sehingga hal tersebut terkena pajak.Hungaria berutang sekitar US$ 49,7 juta dalam bentuk pajak properti non-diplomatik. Enam negara pengutang terbesar lainnya Filipina, India, Guinea, Mongolia, Nepal, dan Nigeria yang keseluruhannya berutang US$ 56 juta dalam bentuk pajak hingga pertengahan Oktober lalu. Pelanggar parkir paling buruk adalah Mesir yang tunggakan parkirnya mencapai US$ 1,9 juta. Sementara Indonesia, Nigeria, Maroko dan Brazil berutang sekitar US$ 2,9 juta.Martha Stark, komisioner Departemen Keuangan New York menyatakan: "Meski kebanyakan pemerintah asing membayar pajak-pajak mereka dan mematuhi aturan perpakiran, saat ini masih banyak diplomat yang tidak mengindahkannya. (ita/)