Marzuki Alie: Cita-cita Presiden Tersandera DPR dan Kepala Daerah

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie memaparkan keprihatinannya atas kondisi demokrasi di Indonesia, di mana masih sebatas prosedural tidak substansial. Marzuki menyebut cita-cita presiden bisa tersandera oleh kepala daerah dan DPR.

"Cita-cita seorang presiden tidak mengalir ke bawah karena belum tentu mimpi seorang presiden sama dengan mimpi gubernur atau bupati walikota," kata Marzuki Alie dalam kongres Kebangsaan yang digelar Forum Pemred di Hotel Bidakara, Jaksel, Selasa (10/12/2013).

"Presiden sampaikan visi misi bangsa tapi dalam konteks pemilukada kadang kala tidak sinkron (visi calon kepala daerah) dengan yang dibuat presiden," imbuhnya.

Menurut Marzuki, otonomi daerah justru membuat kepala daerah tidak bisa tersentuh oleh pusat. Banyak praktek-praktek kepala daerah yang tidak bisa disentuh oleh presiden.

"Kepala daerah yang malas tidak mampu diberhentikan oleh presiden, itu faktanya yang kita hadapi," ujarnya.

"Otonomi daerah melahirkan negara-negara kecil di daerah, kadang presiden nggak mampu sentuh mereka," imbuh politisi Demokrat itu.

Ia mencontohkan saat pemerintah pusat memprogramkan BLT justru ada kepala daerah yang menolak. "Harusnya kepala daerah itu jalankan dan membuat rencana yang sinkron, baru mengalir dia, kan kita sudah melalui musyawarah pembangunan," ujarnya.

Demikian juga dalam sistem kabinet, Marzuki menilai presiden yang punya kewenangan presidential tapi dalam banyak hal presiden tidak bisa mampu menghadapi kekuasan DPR yang kuat.

"DPR yang punya kewengan lebih kadang-kadang menyandera kekuasan presiden. Artinya praktek presidential di parlemen kadang-kadang mamapu sandera presiden," ucapnya.

Ia menilai, hal ini bukan terkait dengan partai dimana presiden dan kepala daerah beda partai, tapi ini tentang mengurus negara.

"Dalam pemilukada visinya harus sama dengan visi presiden, kita nggak bicara partai tapi negara," tutup Marzuki.

(bal/)