KPK Ingin Bantu Pemda dalam Penyusunan APBD

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerjasama kepada kepala daerah agar bisa ikut menyusun APBD. Bila memungkinkan, hal ini bisa terlaksana tahun 2014.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, penyusunan APBD diharapkan bisa berbasis riset. Tak hanya pemerintah daerah, namun KPK, BPKP dan para ahli di universitas bisa dilibatkan.

"Itu agar APBD itu mampu menunjukkan masalah di daerah itu. Kemudian dianalisis bareng-bareng alokasi untuk masalah itu dan lainnya berapa. Terus kalau untuk perubahannya tahun berikutnya kita riset lagi," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di acara Pekan Anti Korupsi, Istora Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).

Busyro mengatakan, anggaran negara bisa dimaksimalkan penggunaannya bila disusun dengan cara riset. Saat ini, lebih dari 70 persen anggaran di daerah hanya digunakan untuk belanja pegawai saja.

"Hal ini untuk menjawab riset yang mengatakan anggaran daerah itu sebanyak 70 persennya hanya dipakai untuk belanja pegawai. Bayangkan berapa persen untuk rakyat," ujar Busyro.

Di akhir pembicaraanya, Busyro mengatakan kalau ide ini diperlukan guna memberi inspirasi kepada pemda-pemda untuk menghemat anggaran.

"Data yang kami analisis kami diskusikan dengan sejumlah ahli untuk menganalisis. Di sana ada fundamental, ternyata banyak instansi pemerintah yang tidak sesuai ideologi," pungkasnya.

(rvk/mad)