Lebih Besar dari Bailout Century, Dana Optimalisasi Rawan Dikorupsi

Jakarta - Tidak berlebihan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta secara khusus agar penggunaan dana optimalisasi diawasi secara ketat. Pasalnya berdasar pengalaman dana optimalisasi kerap menjadi masalah.

Apalagi tahun depan besarnya dana optimalisasi mencapai Rp 27 triliun, atau naik dua kali lipat dari 2013 yang hanya Rp 11,8 triliun. Kenaikan jumlah yang mencapai dua kali lipat lebih ini terang saja memantik kecurigaan karena menjelang proses pemilihan umum 2014.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto khawatir pengucuran dana optimalisasi tahun depan ada kaitanya dengan proses pemilu tersebut. Para calon anggota legislatif yang membutuhkan biaya untuk kampanye menggunakan aneka cara untuk mengeruk dana. Salah satunya dengan 'mengakali' penggunaan dana optimalisasi.

“Saya khawatirnya begitu, terus terang saja. Modus (korupsi)nya canggih. Rp 27 triliun itu 400 persen dari dana (Bailout) Century,” kata Bambang kepada detikcom, Jumat (6/12) pekan lalu di Jakarta.

Bambang menyebut pengalokasian dana optimalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 sebesar Rp 27 triliun itu aneh dan rawan 'dimainkan'. KPK secera resmi telah menanyakan asal-usul, mekanisme kerja, indikator, dan pengawasan dana optimalisasi.

“Dari titik ini saja kalau enggak jelas indikatornya, sudah dapat, (modusnya) misalnya lu mau enggak, gua dapat berapa feedback. Samalah kayak dulu model dana PPID. Itu sederhana sekali,” kata Bambang menjelaskan tentang modus korupsi dana optimalisasi.
 
Hal yang sama dikatakan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Menurut dia dana optimalisasi yang turun pada akhir tahun ini berpotensi dimainkan oleh politisi dan partai politik untuk kepentingan Pemilu 2014.

Modus yang bisa 'dimainkan' oleh sang politisi antara lain melalui main mata dengan kepala daerah dan kontraktor proyek. “Jadi daerah yang mendapat itu harus menyetor harus memberikan fee sekian, siapa yang membayarkan fee itu ya tentu kontraktornya,” kata Sebastian kepada detikcom, Ahad (8/12).

Menurut Sebastian modus modus–modus ini bukan  selalu berulang saat menjelang pemilu, melainkan selalu mengalami pembaharuan. Para politisi selalu menggunakan model baru dan tidak pernah berhenti berpikir mencari cara-cara baru untuk mendapatkan dana kampanye.

Pembaruan modus dilakukan untuk mengelabuhi penegak hukum. “Reproduksi cara baru untuk mendapatkan dana kampanye, itu selalu berkembang. Politikus selalu  menemukan cara baru. pokoknya mereka satu langkah lebih majulah dari penegak hukum,” kata Sebastian.

(erd/erd)